Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa jalur hukum akan dia tempuh terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mahfud menegaskan bahwa proses di Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak untuk menang, tetapi untuk mencari tahu yang benar, karena benar itu tidak harus dalam vonis Hakim MK.
"Proses di MK itu tidak untuk menang-menangan, sehingga nanti kita mencari yang benar. Benar itu tidak harus di dalam vonis Hakim tetapi kesadaran publik, oh ini yang benar, bahwa putusan Hakim memang berbeda, karena ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Hakim seperti faktor intervensi," katanya, saat ditanyai Rhenald Kasali, di kanal YouTube-nya, Senin (25/3/2024).
Dia mengatakan bahwa langkah hukumnya ke MK dilakukan untuk mengedukasi publik agar di masa depan tidak timbul kepercayaan bahwa jabatan-jabatan politik hanya bisa dapatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan.
"Jadi jalur hukum akan kami tempuh untuk mengajari atau memberi pelajaran dan kesadaran terutama kepada rakyat Indonesia, edukasi publik agar di masa depan itu tidak timbul kepercayaan bahwa jabatan-jabatan politik itu sulit diraih oleh orang yang hanya punya keinginan, punya bakat," ujarnya.
Adapun Mahfud berharap MK yang sekarang ini tetap mempunyai kesadaran dan kemauan. Meskipun kemudian banyak orang yang kini ragu terhadap MK, karena beberapa tahun terakhir MK sudah buruk di mata masyarakat.
Baca Juga
"Sudah ada yang masuk penjara dua hakimnya belum lagi pegawainya kemudian diberi sanksi pelanggaran etik yang luar biasa," tambahnya.
Mahfud menegaskan bahwa yang saat ini yang bisa MK lakukan modalnya adalah keberanian, dan sebagai orang yang berkeadaban, itu menjadi keputusan hakim, dan mari serahkan kepada keputusan Hakim MK.
Menurutnya, MK akan menjadi panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seperti apa seharusnya bekerja.
"Moral itu mendasari setiap kegiatan penegakan hukum, dan kegiatan politik. Moral, etika dan sebagainya bukan soal prosedur semata," ucapnya.
Adapun Mahfud menegaskan itu untuk penyadaran hukum kepada masyarakat, bukan hanya di negara yang bersangkutan tapi juga di seluruh dunia.
"Biasanya kita mengikuti kan sidang Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, nah sama, Indonesia juga dikenal seperti itu, kita akan bicara melalui itu," tambahnya.
Seperti diketahui, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke MK.
Pihaknya meminta agar pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming didiskualifikasi dan pemungutan suara diulang.
PHPU yang dimohonkan oleh TPN Ganjar-Mahfud didaftarkan ke MK, dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024, pada Sabtu (23/3/2024).
