Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Pusat harus tetap menguasai aset dan tata kelola keuangan yang ada di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) agar tidak carut-marut.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo mengungkapkan pembangunan terkesan carut marut karena aset yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sering dialihfungsikan secara sepihak.
"Saya khawatir apakah nanti Pemerintah Provinsi itu selamanya bisa dipercaya kalau diberikan kekuasaan sepenuhnya seperti itu, karena manusia itu berubah dan kalau diberikan kemudahan maka yang akan menguasai Jakarta ini adalah private sector,” tuturnya di Gedung DPR, Senin (18/3/2024).
Baca Juga
Politikus Partai Golkar itu kemudian mengusulkan supaya seluruh aset termasuk tata kelola keuangan yang ada di DKJ tetap dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, kata Firman, jika ada daerah yang membutuhkan aset dan dana, maka harus mengajukan izin ke Pusat.
Bahkan, menurut Firman, ke depannya tidak menutup kemungkinan UU DKJ akan diubah menjadi otonomi khusus yang terdapat DPRD dan Bupati-nya yang keseluruhannya dipilih oleh rakyat supaya partisipasi publik dan partisipasi partai politik terbuka lebar.
"Jadi jangan sampai gedung-gedung yang bersejarah ini nantinya suatu saat kalau diberikan kewenangan ke daerah tiba tiba kalau kita pindah, Gedung DPR ini dikuasai oleh kelompok swasta, ini kan bisa menjadi heritage," katanya.
