Oleh sebab itu, Bhima menekankan bahwa perlu ada penerapan perluasan basis pajak, realokasi anggaran yang signifikan seperti penggabungan berbagai kementerian/lembaga dan anggaran perjalanan dinas/rapat untuk penghematan belanja birokrasi.
Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS?
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akhirnya buka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis.
“Itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang menetapkan ini. Saya kira belum [ada keputusan], perlu diantisipasi secara umum saja, jadi saya kira belum ada hal-hal yang pasti,” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2024 di Pondok Pesantren Daarul Archam Desa Tanjakan Rajeg Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).
Wapres menjelaskan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Senin (26/2/2024). Pemerintah hanya meminta jajaran menteri untuk menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sambil menunggu hasil Pemilu 2024.
Nantinya, Presiden yang terpilih akan jalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri terkait.
“Jadi soal dana BOS untuk makan siang, saya kira pemerintah itu [hanya mengkalkulasi] anggaran 2025. Karena itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang, tetapi kan penetapannya oleh pemerintah sekarang,” ujarnya.
Baca Juga
Wapres Ke-13 RI itu pun menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dia menilai RAPBN 2025 berfungsi sebagai penghubung menjaga keberlanjutan pembangunan dan mendukung program yang dimiliki oleh Presiden yang terpilih nanti.
Menurutnya, kebijakan fiskal pada APBN 2025 harus mendukung keberlanjutan terkait kebijakan transformasi ekonomi yang telah dijalankan selama dekade terakhir.
Meski begitu, kata Ma’ruf pemerintah hingga saat ini belum secara spesifik membahas anggaran untuk program dari salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
“Pemerintah [hanya] mengantisipasi apa-apa yang menjadi program pemerintah yang akan datang, itu baru nanti akan dimasukan yang mana, itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk seperti program makan siang itu belum, apalagi sampai pada dananya dari mana itu belum [dibahas],” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana BOS, yang berasal dari Kemendikbud Ristek. Adapun Airlangga menyampaikannya saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (29/2/2023).
Defisit APBN dapat melebar karena kebutuhan anggaran program makan siang gratis yang mencapai Rp400 triliun per tahun. Program itu memang dijalankan secara bertahap, sehingga kebutuhan anggaran pada tahun pertama atau pada 2025 diperkirakan mencapai Rp120 triliun.
Sebagai gambaran, anggaran program makan siang gratis pada tahun pertama hampir sama dengan setengah cukai pada 2023. Adapun, total anggaran makan siang gratis Rp400 triliun tercatat lebih besar dari defisit APBN 2023 senilai Rp347,6 triliun.
Adanya program yang membutuhkan anggaran jumbo membuat nilai belanja pemerintah berpotensi meningkat. Apabila laju kenaikan pendapatan negara tidak mampu mengimbangi peningkatan belanja, maka defisit APBN akan semakin melebar.
Target defisit APBN 2025 di 2,48%—2,80% bisa jadi melampaui kinerja selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak 2014 hingga 2024, APBN hanya pernah mencatatkan defisit di atas 4,8% sebanyak lima kali, itu pun dua di antaranya terpengaruh oleh tekanan Covid-19 pada 2020 dan 2021.
Apabila defisit APBN mencapai batas atas proyeksi, yakni 2,80%, maka semakin mendekati batas yang diperbolehkan undang-undang, yakni maksimal 3%.
