Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga yang cocok untuk memotori program makan siang gratis apabila akan direalisasikan.
Penyebabnya, dia menilai bahwa semua urusan pangan termasuk makan siang gratis harus dibawah kendali badan pangan nasional. Tentunya, terdapat tiga pertimbangan dalam menjalankan program dari pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu.
Pertama, dia menilai bahwa dari sisi ketersediaan bahan pangan jangan sampai nantinya program andalan Prabowo-Gibran ini justru menimbulkan perebutan antara program makan siang gratis dengan kebutuhan masyarakat.
“Badan pangan perlu hindari efek inflasi dari program makan siang gratis,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/3/2024).
Kedua, dia melanjutkan bahwa secara teknis meskipun melibatkan instansi sekolah sehingga akan lebih masuk akal apabila dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi dia menekankan bahwa program utama tersebut tetapi berkaitan dengan bahan makanan sebaiknya diatur badan pangan.
Apalagi, menurut Bhima koordinasi dengan pihak teknis pun dapat dilakukan lewat rapat koordinator. Sehingga, Kemendikbudristek tidak perlu turun tangan secara langsung untuk mengurusi program itu.
Ketiga, Bhima mengatakan bahwa kebijakan satu pintu di badan pangan dapat menghindari biaya pengawasan yang terlalu mahal dan menghindari celah korupsi. Mengingat APBN dinilai dalam situasi yang sulit dalam menerapkan program makan siang gratis.
“Defisit APBN diproyeksi bisa diatas 3—3,25% jika makan siang gratis memakan anggaran terlalu besar dengan asumsi rasio pajak tetap di kisaran 10—11%, dan realokasi anggaran tidak dilakukan secara efektif,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Bhima menekankan bahwa perlu ada penerapan perluasan basis pajak, realokasi anggaran yang signifikan seperti penggabungan berbagai kementerian/lembaga dan anggaran perjalanan dinas/rapat untuk penghematan belanja birokrasi.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akhirnya buka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis.
“Itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang menetapkan ini. Saya kira belum [ada keputusan], perlu diantisipasi secara umum saja, jadi saya kira belum ada hal-hal yang pasti,” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2024 di Pondok Pesantren Daarul Archam Desa Tanjakan Rajeg Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).
Wapres menjelaskan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Senin (26/2/2024). Pemerintah hanya meminta jajaran menteri untuk menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sambil menunggu hasil Pemilu 2024.
Nantinya, Presiden yang terpilih akan jalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri terkait.
“Jadi soal dana BOS untuk makan siang, saya kira pemerintah itu [hanya mengkalkulasi] anggaran 2025. Karena itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang, tetapi kan penetapannya oleh pemerintah sekarang,” ujarnya.
Wapres Ke-13 RI itu pun menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dia menilai RAPBN 2025 berfungsi sebagai penghubung menjaga keberlanjutan pembangunan dan mendukung program yang dimiliki oleh Presiden yang terpilih nanti.
Menurutnya, kebijakan fiskal pada APBN 2025 harus mendukung keberlanjutan terkait kebijakan transformasi ekonomi yang telah dijalankan selama dekade terakhir.
Meski begitu, kata Ma’ruf pemerintah hingga saat ini belum secara spesifik membahas anggaran untuk program dari salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
“Pemerintah [hanya] mengantisipasi apa-apa yang menjadi program pemerintah yang akan datang, itu baru nanti akan dimasukan yang mana, itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk seperti program makan siang itu belum, apalagi sampai pada dananya dari mana itu belum [dibahas],” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana BOS, yang berasal dari Kemendikbud Ristek. Adapun Airlangga menyampaikannya saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (29/2/2023).
