Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan agar pelayanan publik agar tidak bekerja secara biasa. Mengingat dalam hal pembangunan ekonomi nasional pelayanan merupakan elemen vital yang berpengaruh terhadap dunia investasi dan bisnis.
Orang nomor dua di Indonesia itu pun menegaskan bahwa pelayan publik harus terus ditingkatkan dan dijalankan dengan prima. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023
"Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor penting untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).
Wapres Ke-13 RI itu pun menyebut bahwa secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional sekaligus pelaksanaan reformasi birokrasi memang meningkat dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya, hal ini didasarkan atas dua indikator, pertama hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.
"Dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau, atau mematuhi standar. 70% dari 586 instansi dinilai masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46% pada 2022," imbuhnya.
Baca Juga
Indikator kedua, lanjutnya, yaitu berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah.
Dia menjabarkan bahwa Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 pada 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara.
Atas capaian tersebut, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu memberikan apresiasi terhadap setiap unsur penyelenggara pelayan publik. Dia pun meminta agar hal ini dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan, khususnya terhadap penanganan laporan masyarakat atas rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah.
"Saya mendengar, aduan masyarakat yang diterima Ombudsman perwakilan daerah jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak daripada Ombudsman pusat. Aduan masyarakat menjadi parameter mendasar keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik," tandas Ma'ruf.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melaporkan bahwa sepanjang 2023, Ombudsman RI menangani 26.461 kasus pelayanan publik yang terdiri dari laporan masyarakat sebanyak 7.392, konsultasi non-laporan 15.348, Respons Cepat Ombudsman (RCO) sebanyak 948, investigasi atas prakarsa sendiri 118, serta tembusan sebanyak 2.655 kasus. Kasus-kasus tersebut mendapat prioritas penyelesaian segera.
Sebagai upaya peningkatan literasi publik mengenai tugas dan fungsi Ombudsman, Najih menyampaikan bahwa Ombudsman telah melakukan kunjungan ke 52 kabupaten/kota. Dengan demikian, informasi penanganan pengaduan kepada masyarakat diharapkan semakin meluas.
"Sepanjang 2023, laporan yang diselesaikan oleh Ombudsman RI sebanyak 7.909 laporan dengan rincian Kantor Pusat menyelesaikan 1.200 laporan dan kantor Perwakilan menyelesaikan 6.709 laporan masyarakat," papar Najih.
