Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan beberapa alasan Kepala Otoritas Kawasan Aglomerasi harus dipegang wakil presiden berikutnya.
Tito menjelaskan bahwa prinsip utama dari Kawasan Aglomerasi adalah harmonisasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga sesuai jalur atau on the track dan terkoneksi. Untuk itu, kata Tito, diperlukan seseorang yang melakukan harmonisasi lintas kementerian koordinator dan lembaga.
"Menteri Bappenas sendiri tidak akan bisa menangani ini sendirian, apalagi menteri koordinator juga akan sulit, ini masalah yang harus ditangani di atas Menko," tutur Tito di sela-sela Rapat RUU DKJ bersama Baleg DPR, Rabu (13/3/2024).
Menurut Tito untuk menyelesaikan masalah kompleks di kawasan aglomerasi tersebut hanya bisa ditangani oleh pejabat di atas Menko yaitu presiden dan wakil presiden saja.
"Kita melihat kalau presiden itu memiliki tanggung jawab secara nasional. Pekerjaan presiden sangat luas sekali, maka perlu secara spesifik ditangani oleh wakil presiden," katanya.
Tito menjelaskan bahwa hal tersebut juga pernah dilakukan pemerintah pada saat menangani permasalahan percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Baca Juga
Menurut Tito, tugasnya pun mirip dengan Kepala Otoritas Kawasan Aglomerasi yaitu harmonisasi dan evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.
"Nanti eksekusinya baru dilakukan oleh daerah masing-masing dan itu kan sudah berjalan selama 2 tahun dipimpin wakil presiden," ujarnya.
