Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Gubernur Jakarta tidak akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pernyataan Tito tersebut mencoba menepis kabar yang beredar di masyakat, bahwa Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden, lantaran Ibu Kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Tito, aturan tersebut sudah ada di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang dibuat Pemerintah dan sudah diserahkan kepada DPR RI.
Dia menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah jelas bahwa tidak ada Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Presiden, tetapi diserahkan kepada rakyat.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan tegas, tidak akan berubah. Tetap pada posisi dipilih sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," tuturnya di sela-sela Rapat RUU DKJ bersama Baleg DPR, Rabu (13/3).
Maka dari itu, Tito berharap RUU DKJ itu bisa segera dibahas pada pembahasan lebih lanjut oleh DPR sehingga bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Baca Juga
"Untuk itu kami atas nama pemerintah telah menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama-sama atas usulan atau inisiatif RUU tentang DKJ dengan tetap memperhatikan keselarasan keseluruhan," katanya.
Tito juga optimistis melalui RUU DKJ tersebut, Jakarta bisa naik kelas dan bersaing dengan kota lain bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga kota maju lainnya di dunia.
"Kita ingin Jakarta ini menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa perbankan dan lainnya sama seperti kota maju lain di dunia," ujarnya.
