Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Rommy menyatakan partainya akan mendorong penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Rommy membantah kabar PPP tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo - Mahfud MD lainnya ihwal penggunaan hak angket. Dia menyatakan PPP satu suara dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk usung hak angket.
"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," ujar Rommy saat dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).
Dia menjelaskan, kesepakatan untuk dorong hak angket sudah disampaikan dalam pertemuan antara para ketua umum partai politik pendukung Ganjar-Mahfud pada 25 Februari 2024.
Mantan ketua umum PPP ini berpendapat, hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang bangak muncul. Rommy malah merasa aneh apabila ada yang menolak penggunaan hak angket seakan ada yang ditutup-tutupi.
"Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini," jelasnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menyatakan belum ada keputusan partai ihwal posisi PPP di pemerintahan selanjutnya: apakah jadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan. Rommy menekankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menentukan siapa pemenang Pemilu 2024.
Meski demikian, Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud ini memberi kode PPP siap menjadi oposisi. Bagaimanapun, lanjutnya, PPP sudah sangat berpengalaman menjadi oposisi pada masa Orde Baru.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan bahwa usulan hak angket DPR ditujukan untuk membongkar kecurangan pemilihan umum (Pemilu) dan bukan sekadar gertakan.
Hal itu disampaikan sang kader PDIP, menanggapi pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa pengajuan hak angket hanya gertakan dan sudah tidak ada waktu untuk memprosesnya. Jimly bahkan mengusulkan agar gugatan atas kecurangan Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, bukan gertakan dan bukan upaya untuk menakut-nakuti.
"Kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi Pemilu seperti ini," katanya usai melakukan pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).
