Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara perang Israel-Hamas dan menentang serangan darat besar-besaran Israel di Rafah.
Langkah ini diambil setelah AS mengisyaratkan akan memveto resolusi DK PBB yang dirancang oleh Aljazair yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera karena kekhawatiran bahwa resolusi tersebut dapat membahayakan pembicaraan antara AS, Mesir, Israel, dan Qatar yang berusaha menengahi jeda kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Hingga saat ini, AS menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas, namun teks AS tersebut menggemakan bahasa yang menurut Presiden Joe Biden telah digunakannya pekan lalu dalam percakapan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
”Hal ini akan membuat Dewan Keamanan menggarisbawahi dukungannya terhadap gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera, dan seruan untuk mencabut semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar,” tulis teks usulan AS seperti dikutip Reuters, Selasa (20/2/2024).
Seorang pejabat senior pemerintah AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan AS tidak berencana untuk terburu-buru melakukan voting dan berniat untuk memberikan waktu untuk negosiasi.
Agar dapat disahkan, resolusi DK PBB membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Perancis, Inggris, Rusia, atau China.
Baca Juga
Rancangan teks AS menetapkan bahwa dalam situasi saat ini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian besar-besaran, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga.
Israel berencana melakukan serangan darat ke Rafah yang menjadi tempat pengungsian 1 juta dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza, sehingga memicu kekhawatiran internasional bahwa serangan tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
PBB telah memperingatkan bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan pembantaian di Rafah.
”Langkah tersebut akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat skala besar seperti itu tidak boleh dilakukan dalam situasi seperti saat ini,” tulis rancangan resolusi AS.
Sejak lama, AS selalu melindungi Israel dari tindakan PBB dan telah dua kali memveto resolusi dewan sejak serangan 7 Oktober 2023. Namun, AS juga telah dua kali abstain, sehingga DK menghasilkan mengadopsi resolusi untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.
Ini adalah kedua kalinya AS mengajukan resolusi DK PBB tentang Gaza sejak 7 Oktober. Rusia dan China memveto upaya pertama pada akhir Oktober 2023 lalu.
Direktur International Crisis Group PBB Richard Gowan mengatakan meskipun AS siap untuk melindungi Israel dengan memveto rancangan resolusi Aljazair pada hari Selasa, Israel akan lebih khawatir dengan teks yang disusun AS.
"Fakta sederhana bahwa AS mengajukan teks ini adalah sebuah tembakan peringatan bagi Netanyahu. Ini adalah sinyal terkuat yang dikirim AS di PBB sejauh ini bahwa Israel tidak dapat mengandalkan perlindungan diplomatik Amerika seterusnya,” ungkap Gowan.
Misi Israel untuk PBB di New York belum menanggapi permintaan untuk memberikan komentar atas rancangan AS tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan bahwa rancangan resolusi AS tidak menyarankan apa pun tentang dinamika hubungan tertentu, apakah itu dengan Israel atau mitra lain yang kami miliki.
Rancangan teks AS akan mengutuk seruan oleh beberapa menteri pemerintah Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Gaza dan akan menolak setiap upaya perubahan demografis atau teritorial di Gaza yang akan melanggar hukum internasional.
Resolusi tersebut juga akan menolak setiap tindakan dari pihak manapun yang mengurangi wilayah Gaza, baik secara sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan zona penyangga (buffer zone) secara resmi maupun tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara meluas dan sistematis.
