Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tidak ada pihak yang sekadar ribut tanpa melaporkan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hasto merasa, seruan Jokowi agar setiap pihak langsung lapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu terlalu kaku. Padahal, menurutnya, kecurangan juga dilakukan secara massif.
"Ya itu [pernyataan Jokowi] suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, [ada] pelanggaran-pelanggaran nyata," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Dia menjelaskan, segala dugaan pelanggaran pemilu yang disebutkannya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Meski demikian, prosesnya tetap diragukan karena banyak pihak yang tidak yakin dengan independen lembaga pengawas pemilu.
Oleh sebab itu, kini rakyat yang harus menjadi pengawas agar Pemilu 2024 berlangsung sesuai dengan asas jujur dan adil. Otoritas, sambungnya, tidak bisa menentukan kebenaran rakyat.
"Di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," jelas Hasto.
Baca Juga
Sebelumnya, Jokowi mengimbau kepada masyarakat membawa bukti ke MK dan Bawaslu apabila menemukan bukti kecurangan Pemilu 2024. Orang nomor satu Indonesia itu mengatakan ada mekanisme persidangan sengketa kepemiluan yang telah diatur di MK.
"Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK," tuturnya di JIExpo Kemayoran, Kamis (15/2/2024).
