Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir Sebut Film Dirty Vote Bagian dari Demokrasi

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa film Dirty Vote merupakan salah satu bagian dari demokrasi.
Menteri BUMN Erick Thohir berpose salam dua jari setelah mencoblos di TPS 17, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). JIBI-Bisnis/Dionisio Damara.
Menteri BUMN Erick Thohir berpose salam dua jari setelah mencoblos di TPS 17, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). JIBI-Bisnis/Dionisio Damara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa film Dirty Vote merupakan salah satu bagian dari demokrasi. 

"[Film Dirty Vote] itu bagian dari demokrasi, yang penting kan jangan sampai kita melakukan black campaign," ujar Erick saat ditemui awak media di TPS 17, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Menurutnya, meski menerapkan prinsip demokrasi, sudah sepatutnya black campaign atau kampanye hitam tidak dilakukan sejumlah pihak menjelang Pemilu 2024.

Dirty Vote dirilis pada Minggu (11/2/2024) atau bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024. Dhandy Dwi Laksono, sutradara film ini, menjelaskan Dirty Vote digarap dalam waktu sekitar 2 minggu yang mencakup riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dirty Vote membahas tentang bagaimana munculnya dugaan kecurangan dalam pemilu, terutama menuju Pemilu 2024 yang dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden hingga institusi pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu. 

Kemunculan film dokumenter tersebut juga memantik komentar dari berbagai pihak hingga disebut menyudutkan pihak tertentu, bahkan dicap sebagai film "fitnah" walaupun 80% isinya adalah kliping data. 

Film ini dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, Zainal ARifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Ketiganya kini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi).

Dandhy mengungkapkan bahwa ide pertama pembuatan film ini berawal dari kegelisahan banyak orang yang melihat berita soal kecurangan pemilu yang sudah menjadi makanan sehari-hari. 

"Mulai dari soal menteri yang kampanye, menteri yang tak malu-malu mengatakan bantuan sosial dari presiden. Kok kayaknya kita jadi hancur standar normalnya," ujarnya, dalam Wawancara Eksklusif Sutradara Dirty Vote di akun Youtube Indonesia Baru.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper