Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Puan di Depan Prabowo: Tidak Ada Visi Misi Menteri, Adanya Visi Misi Presiden

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa hanya ada visi-misi Presiden dalam pemerintahan, bukan visi-misi menteri, dan RPJMN menjadi panduan pembangunan nasional.
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato untuk membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. Pada pidatonya itu, dia menegaskan bahwa dalam pemerintahan hanya ada visi-misi presiden. 

Puan menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita," ujar Puan di Gedung DPR, Jumat (15/8/2025). 

Anak dari Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri itu lalu menekankan, dokumen tersebut menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga. 

"Oleh karena itu: tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden," kata Puan. 

Puan berpesan, pembangunan bukanlah proses yang instan, sehingga tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan disebutnya membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan.

Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apapun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan.

Oleh karena itu, DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara — baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran — dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro