Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran akan kembalinya kondisi seperti era Orde Baru di Indonesia menjadi sorotan dari media asing, menjelang dilaksanakannya Pemilu adan Pilpres 2024.
Kantor berita asing, Reuters dalam artikelnya pada Rabu (14/2/2024) melaporkan bahwa para aktivis di Indonesia terus mengamati berbagai peristiwa dan kebijakan kontroversial dari pemerintah selama pra-pemilu.
Hal tersebut dikhawatirkan menjadi kemunduran bagi proses demokrasi yang sudah berjalan dan susah payah diperoleh setelah jatuhnya era Orde Baru pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.
“Kami tidak ingin Orde Baru kembali,” kata Sulistyowati Irianto, profesor hukum di Universitas Indonesia, dalam sebuah acara pada hari Senin, mengacu pada dugaan keterlibatan Jokowi dalam pemilu, seperti dikutip dari Reuters.
Sementara itu, beberapa kritikus mengatakan ketidakpuasan terhadap Jokowi dapat merusak kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto yang saat ini maju sebagai calon presiden dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka.
“Ini mungkin berarti bahwa Prabowo [akan] kehilangan sejumlah suara, tetapi tidak yakin berapa persennya,” kata Andreas Harsono dari Human Rights Watch.
Baca Juga
Sebelumnya, Reuters dalam pemberitaannya juga menyoroti absennya Prabowo Subianto dalam seremoni ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ pada hari terakhir periode kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sabtu (10/2/2024).
Agenda yang dihelat oleh Dewan Pers Nasional itu seharusnya dihadiri oleh tiga capres yakni Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun, hanya Anies, capres nomor urut 01, dan Ganjar, bernomor urut 03, yang hadir dalam acara itu dan menandatangani dokumen yang menyatakan komitmen mereka pada kebebasan pers.
Saat itu, Prabowo diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani. Kendati begitu, belum ada informasi jelas ihwal penandatanganan dokumen serupa oleh Prabowo sebab TKN enggan menanggapi pertanyaan mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, Human Rights Watch mengatakan Prabowo tidak menanggapi kuesioner mengenai isu-isu hak asasi utama yang dihadapi masyarakat Indonesia, sedangkan Anies dan Ganjar memberikan jawaban terperinci.
“Tim politik dari dua calon telah memberikan gambaran kepada pemilih di Indonesia dengan menyampaikan pandangan mereka,” kata Elaine Pearson, Direktur Asia di Human Rights Watch.
“Pemilih di Indonesia perlu mengetahui posisi [semua kandidat] dalam berbagai isu penting yang memengaruhi mereka dan komunitas di mana mereka tinggal,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beserta quick count 2024 serentak dilaksanakan hari ini, Rabu (14/2/2024)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
