Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menuding bahwa pengadaan bantuan sosial (bansos) di pemerintahan Jokowi cenderung menguntungkan perusahaan raksasa.
Anies melihat bahwa hal ini menjadi sisi lain dari bantuan sosial yang diakuinya memang membantu masyarakat dalam berbagai hal.
“Karena kita tahu bahwa pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, di sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa,” katanya dalam Debat Capres 2024 kelima di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (4/2/2024).
Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar ini beralasan, produk yang didistribusikan dalam bansos adalah keluaran dari perusahaan tertentu.
Anies menilai bahwa fenomena ini dapat menjadi salah satu hal yang dikoreksi pemerintah dalam sistem penyaluran bansos ke depannya.
Dirinya lantas menyinggung penyaluran bansos dalam bentuk cash atau uang tunai. Terkait ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai bahwa salah satu pertimbangannya adalah masyarakat dapat menggunakan bantuan itu sesuai kebutuhan.
Baca Juga
“Ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan, mereka akan langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya,” lanjutnya.
Dia kemudian membeberkan solusi terkait satu masalah lain dalam bansos, yakni akurasi data penerima bantuan.
Menurut Anies, pengisian dan pencocokan data dapat dilakukan secara kolektif hingga tingkat masyarakat itu sendiri, misalnya RT, RW dan karang taruna.
“Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama ini Pak Ganjar, yang diberikan kepada RT/RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa yang dalam daftar itu yang keliru,” tandasnya.
Sebagai informasi, debat kelima Pilpres 2024 ini diikuti oleh tiga capres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Dalam debat pemungkas ini, ketiganya beradu gagasan mengenai tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
