Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PDIP Perjuangan Aria Bima menuding bahwa pembagian bantuan sosial alias bansos telah dipolitisasi untuk kepentingan elektoral.
Bima menuturkan bahwa bansos seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos). Namun dalam pelaksanaannya kini, Kemensos justru tidak lagi dilibatkan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.
“Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk mengunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria usai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/3/2024).
Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos. Ia juga mengaku tidak rela pembagian Bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.
"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," katanya.
Ia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Baca Juga
Seperti diberitakan, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.
Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp200 juta.
Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang. Ironisnya, penerima BLT Puso hanya petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.
“Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
