Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tom Lembong Kritik Omnibus Law Ciptaker: Tak Berhasil, Harus Direvisi

Co-captain Timnas AMIN Tom Lembong kritisi Omnibus Law Ciptaker yang dinilai tidak berhasil dan harus direvisi.
Thomas Lembong saat memberikan penjelasan pada EuroCham Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019, di Jakarta, Rabu (6/2/2019)/Bisnis-Dedi Gunawan
Thomas Lembong saat memberikan penjelasan pada EuroCham Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019, di Jakarta, Rabu (6/2/2019)/Bisnis-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – Co-captain Tim Nasional pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) tidak berhasil dan harus direvisi.

Dia mengatakan bahwa revisi tersebut akan dilakukan apabila pasangan AMIN berhasil memenangkan Pilpres 2024.

“Sebagai co-captain yang membidangi substansi materi dan kebijakan presiden, saya sudah mengizinkan seluruh unsur kampanye untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan merevisi [omnibus law],” katanya dalam paparan di DPTP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (1/2/2024).

Tom menyebut bahwa dirinya merupakan bagian dari perumus awal RUU Ciptaker di periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, produk akhir UU itu disebutnya memiliki perbedaan mencolok dengan apa yang hendak dicapai saat perumusan awalnya.

“Produk akhir yang keluar dari legislasi DPR itu sangat-sangat berbeda dengan niat awal periode pertama Presiden Jokowi,” sambungnya.

Tom lantas menyebutkan beberapa permasalahan yang dianggap menjadi kegagalan omnibus law, salah satunya berkaitan dengan tingkat pengangguran.

Menurutnya, jumlah pengangguran dan jumlah pekerja di sektor informal tetap tinggi dalam tiga hingga empat tahun terakhir.

“Ini seolah-olah seperti peluru ajaib yang akan membuka lapangan kerja, mendongkrak ekonomi, dan sebagainya. Kita sekarang sudah di tahun ketiga, mau tahun keempat setelah omnibus law. Berapa pertumbuhan ekonomi kita sekarang? Kan sama aja,” paparnya.

Itu sebabnya, apabila ingin mensejahterakan rakyat, Tom Lembong mendorong agar peraturan tersebut direvisi. Hal tersebut juga berlaku bagi keseluruhan strategi ekonomi RI selama 10 tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper