Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) kini dipolitisasi.
PSI meminta kepada Hasto agar PDI Perjuangan tidak mempolitisir hal tersebut, mengingat dia sebelumnya menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempolitisir pembagian bansos.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengingatkan bahwa bansos adalah hak warga negara dan tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalangi hak rakyat untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
“Bagi-bagi bansos itu baik, yang jahat adalah mengkorupsi dana bansos. Apalagi jika kejahatan itu dilakukan di tengah penderitaan rakyat saat pandemi Covid-19,” katanya membantah, dalam keterangan resmi kepada awak media, Rabu (31/1/2024).
Dia membalas Hasto dengan merujuk kepada kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan sekaligus Menteri Sosial RI.
“Mencuri dana bansos di tengah penderitaan rakyat yang sedang sakit, kehilangan keluarga tercinta, kehilangan pekerjaan, dan tidak punya pendapatan karena pandemi adalah kejahatan besar. Rakyat tidak akan melupakan itu,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, kasus korupsi dana bansos yang melibatkan politisi PDI Perjuangan itu bermula dari program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) RI senilai Rp5,9 triliun, pada 2020.
Pengadilan memvonis Juliari Batubara terbukti bersalah atas korupsi dana bansos Covid-19 dan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Presiden Jokowi telah mempolitisir pembagian bansos, karena diduga terpasang stiker salah satu capres di bansos yang dibagikan.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat, dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik,” kata Hasto, di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
