Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekjen PDIP Tuding Banyak Perangkat Desa Dapat Intimidasi Oknum Aparat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengklaim terjadi banyak intimidasi dari oknum polisi kepada aparat desa agar mendukung pasangan calon tertentu.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, JUmat (21/9/2023), menyatakan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo tinggal menunggu waktu pengumuman, usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)./Dok. PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, JUmat (21/9/2023), menyatakan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo tinggal menunggu waktu pengumuman, usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)./Dok. PDIP

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menuding terjadi banyak intimidasi dari oknum aparat penegak hukum kepada aparat desa.

Hasto mencontohkan salah satu bentuk intimidasinya yang terjadi di Sulawesi Selatan kepada lurah untuk mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Di Sulawesi Selatan kami menemukan cara intimidasi oleh oknum polri yang kemudian menekankan dan mengatakan kepada lurah, 'Masih mau tidur sama istri atau tidak?' Artinya apa? Itu tekanan supaya mereka mendukung pasangan 02," klaim Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Tak hanya itu, dia mengungkapkan kepala daerah di Jawa Timur yang berasal dari PDIP ada yang ditelepon oleh oknum aparat.

Aparat itu, lanjutnya, meminta suara untuk partai politik tertentu di setiap TPS dan desa.

"[Agar] setiap itu dapat dikumpulkan 100 suara untuk partai yang dekat dengan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan tim hukum terus bergerak menyikapi berbagai bentuk intimidasi yang terjadi. Oleh sebab itu, PDIP juga membentuk Badan Saksi Pemilu Nasional untuk menjaga suara partai dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hasto menekankan pihaknya ingin Pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dengan demikian, mereka turut melakukan pengawasan secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

Bahkan, menurutnya, saat ini sudah ada 1,6 juta saksi yang khusus dipersiapkan oleh PDIP. Hasto menjamin jutaan saksi sangat berintegritas.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper