INTEGRITAS
Desakan mundur bagi para capres-cawapres yang memegang jabatan publik sebenarnya telah lama disuarakan. Tuntutan publik itu bahkan muncul sejak capres-cawapres definitif untuk Pilpres 2024 ditetapkan.
Desakan itu salah satunya datang dari ekonom senior Faisal Basri. Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers yang diselenggarakan Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).
Dia menilai bahwa tanggung jawab moral dan integritas sebagai pejabat publik terbilang besar. Oleh karena itu, jelas dia, jabatan publik tidak bisa dikerjakan bersamaan dengan aktivitas lain, termasuk kampanye, kendati dimungkinkan oleh regulasi.
"Mereka bekerja full time, Indonesia sedang tidak baik-baik saja banyak masalah, gitu ya. Memang dibolehkan di dalam PP [peraturan pemerintah], namun nilai-nilai integritas itu bisa menjadi acuan kita untuk menilai seberapa jauh integritas orang-orang itu," kata Faisal.
Dirinya yakin bahwa apabila capres-cawapres mundur dari jabatan publik masing-masing, maka hal itu akan diapresiasi oleh rakyat.
"Jadi kalau mundur sebetulnya positif buat mereka gitu. Mereka yang mundur, yang pertama kali mundur itu akan menjadi pahlawan di mata rakyat. Oleh karena itu, ayolah segala sesuatunya dibangun dari integritas," pungkasnya.
Baca Juga
Untuk itu, ILUNI FHUI mendesak capres-cawapres yang masih mengemban jabatan publik itu untuk mundur dari jabatannya. Selain berkaitan erat dengan permasalahan etika dan moralitas sebagai pejabat publik, hal ini berkaitan juga dengan adanya potensi konflik kepentingan.
