Bisnis.com, JAKARTA — Desakan terhadap calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan publik yang diembannya kembali mengemuka.
Seperti diketahui, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar masih mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua DPR.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto masih menduduki posisi Menteri Pertahanan (Menhan), didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Sementara itu, cawapres nomor urut 03 Mahfud Md juga masih berstatus sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Teranyar, desakan bagi capres-cawapres untuk mundur dari jabatan publik itu datang dari Wakil Ketua bidang Komunikasi pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah. Desakan itu diarahkan kepada kepada Mahfud.
Menurutnya, Mahfud harus segera mundur dari jabatan Menko Polhukam sebab dia kerap mengkritik Pemerintah selama kampanye terbuka, terutama di bidang polhukam. Fahri menilai Mahfud lupa bahwa dirinya bagian dari Pemerintahan Jokowi.
Baca Juga
"Pak Mahfud ini tidak bisa mengkritik pemerintah, terutama di bidang polhukam. Itu semua kan tugas dia. Kalau dia mau ngomong begitu, ya keluar dong dari kabinet Pak Jokowi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (23/1/2023).
Fahri menilai bahwa selama ini identitas Mahfud tidak jelas. Dia mengatakan bahwa, di satu sisi, dia merupakan anak buah Presiden Jokowi, tetapi di sisi lainnya selalu mengkritik Pemerintahan Jokowi.
"Itu harus jelas, selama ini kan tidak, dia masih nikmati itu di dalam pemerintahan, kan idealnya dia harus keluar," katanya.
Menurut Fahri, seharusnya Mahfud membuat pernyataan kepada publik bahwa dirinya selalu dihalangi oleh Presiden Jokowi saat mau menegakan hukum di Indonesia.
"Dia harusnya ngomong kalau kabinet ini brengsek. Dia mau menegakkan hukum tapi dihalangi oleh pemerintah. Ngomong gitu dong. Berani enggak?," ujarnya.
RENCANA MUNDUR
Secara terpisah, Mahfud Md pun telah buka suara perihal isu pengunduran diri dari kursi Menko Polhukam. Mahfud mengaku, memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud mengaku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana tersebut. Menurutnya, pengunduran dirinya harus dilakukan secara baik-baik sehingga tidak menimbulkan masalah.
"Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik agar tidak ada pertentangan," ujarya dikutip dari Youtube Mahfud MD di acara 'Tabrak Prof!', Selasa (23/1/2024).
Selain itu, sambungnya, Jokowi sendiri juga telah memberi izin kepada para pembantunya untuk mengambil cuti untuk keperluan kampanye alias tidak perlu mengundurkan diri.
Mahfud menjelaskan alasannya belum mundur dari dari kursi Menko Polhukam adalah untuk menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sekitar 4,5 tahun lalu.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan sebelum mengundurkan diri. "Karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi," ujarnya.
Menurutnya, pesan-pesan tersebut tersirat saat debat lalu yakni Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan bahwa sejak maju sebagai cawapres Ganjar, dia tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan kampanye.
"Saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
SERING ABSEN
Desakan untuk mundur dari jabatan publik juga dialamatkan kepada cawapres 02 Gibran. Aspirasi itu misalnya datang dari sejumlah fraksi di DPRD Solo.
Salah satunya dilayangkan oleh Fraksi PDIP Solo. Mereka menilai bahwa kinerja Gibran sudah tak lagi efektif.
“Menanggapi seringnya Wali Kota cuti, menurut kajian FPDIP DPRD Solo, menjadikan pemerintahan tidak berjalan efektif dan efisien,” kata Ketua FPDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno kepada Solopos, Senin (15/1/2024).
Sukasno menegaskan pemerintahan Solo tidak berjalan efektif dan efisien lantaran wali kota sering absen. "Ya sebaiknya Wali Kota bisa bijak mempertimbangkan segala sesuatunya. Ini kan untuk pelayanan masyarakat kan, yang diutamakan pelayanan masyarakat luas, ya bisa mengundurkan diri,” kata dia.
Berdasarkan catatan Bisnis, Gibran memang kerap mengambil cuti sejak dirinya terpilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pada Selasa (16/1/2024), Gibran juga tak datang ke kantornya karena mengambil cuti untuk melakukan kampanye.
Selama Gibran cuti, pekerjaan wali kota dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Dia pun menjelaskan bahwa Gibran kerap cuti untuk mengambil kegiatan kampanye. “Saya dapat laporan dari Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solo. Beliau cuti lagi Senin sampai Rabu, pekan lalu Senin sampai Rabu,” kata Teguh saat diwawancara wartawan pada Senin.
Kendati begitu, Gibran menanggapi santai desakan yang meminta dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo. Cawapres itu menjawab pesan singkat yang dikirim oleh Solopos, jaringan Bisnis, dengan kata "hehe".
INTEGRITAS
Desakan mundur bagi para capres-cawapres yang memegang jabatan publik sebenarnya telah lama disuarakan. Tuntutan publik itu bahkan muncul sejak capres-cawapres definitif untuk Pilpres 2024 ditetapkan.
Desakan itu salah satunya datang dari ekonom senior Faisal Basri. Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers yang diselenggarakan Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).
Dia menilai bahwa tanggung jawab moral dan integritas sebagai pejabat publik terbilang besar. Oleh karena itu, jelas dia, jabatan publik tidak bisa dikerjakan bersamaan dengan aktivitas lain, termasuk kampanye, kendati dimungkinkan oleh regulasi.
"Mereka bekerja full time, Indonesia sedang tidak baik-baik saja banyak masalah, gitu ya. Memang dibolehkan di dalam PP [peraturan pemerintah], namun nilai-nilai integritas itu bisa menjadi acuan kita untuk menilai seberapa jauh integritas orang-orang itu," kata Faisal.
Dirinya yakin bahwa apabila capres-cawapres mundur dari jabatan publik masing-masing, maka hal itu akan diapresiasi oleh rakyat.
"Jadi kalau mundur sebetulnya positif buat mereka gitu. Mereka yang mundur, yang pertama kali mundur itu akan menjadi pahlawan di mata rakyat. Oleh karena itu, ayolah segala sesuatunya dibangun dari integritas," pungkasnya.
Untuk itu, ILUNI FHUI mendesak capres-cawapres yang masih mengemban jabatan publik itu untuk mundur dari jabatannya. Selain berkaitan erat dengan permasalahan etika dan moralitas sebagai pejabat publik, hal ini berkaitan juga dengan adanya potensi konflik kepentingan.
