Bisnis.com, JAKARTA - Cawapres Mahfud didesak untuk segera mundur dari jabatan Menko Polhukam jika ingin mengkritik pemerintah di bidang polhukam.
Wakil Ketua bidang Komunikasi pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Fahri Hamzah mengatakan bahwa selama ini Mahfud kerap mengkritik Pemerintah selama kampanye terbuka. Namun, kata Fahri, dia lupa bahwa dirinya bagian dari Pemerintahan Jokowi.
"Pak Mahfud ini tidak bisa mengiritik pemerintah, terutama di bidang polhukam. Itu semua kan tugas dia. Kalau dia mau ngomong begitu, ya keluar dong dari kabinet Pak Jokowi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (23/1).
Fahri menilai bahwa selama ini identitas Mahfud tidak jelas. Dia mengatakan bahwa di satu sisi dia merupakan anak buah Presiden Jokowi, namun di sisi lainnya selalu mengkritik Pemerintahan Jokowi.
"Kalau mau identitas kelamin jelas, itu harus jelas, selama ini kan tidak, dia masih nikmati itu di dalam pemerintahan, kan idealnya dia harus keluar," katanya.
Menurut Fahri, seharusnya Mahfud MD buat pernyataan kepada publik bahwa dirinya selalu dihalangi oleh Presiden Jokowi saat mau menegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga
"Dia harusnya ngomong kalau kabinet ini brengsek. Dia mau menegakkan hukum tapi dihalangi okeh pemerintah. Ngomong gitu dong. Berani gak?," ujarnya.
