Rencana kebijakan Donald Trump
Mengakhiri dukungan untuk Ukraina
Sebelumnya, Trump telah menyatakan bahwa ia akan menghentikan “aliran harta karun Amerika yang tak ada habisnya ke Ukraina” dan meminta mitra-mitra Eropa membayar kembali bantuan sebesar US$75 miliar (£58 miliar) yang dijanjikan AS kepada Ukraina.
Yang mengkhawatirkan banyak orang adalah apakah Trump akan berusaha menepati janjinya untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam.
Laporan menyebut bahwa dapat dipastikan bahwa Trump akan menghentikan keanggotaan AS di Grup Kontak Pertahanan Ukraina yang beranggotakan 50 negara yang didedikasikan untuk mendukung pertahanan Ukraina dari Rusia, sehingga melemahkan potensi Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya.
Dukungan AS terhadap Ukraina lebih dari sekadar dukungan logistik. Pada Agustus 2023, AS setuju untuk melatih pilot Ukraina dari jet F-16 produksi AS yang diberikan ke Ukraina oleh sekutunya di Eropa.
Kelanjutan perjanjian ini akan sangat penting bagi harapan Ukraina untuk menahan kemajuan Rusia.
Perang tidak akan berakhir hanya karena Trump menginginkannya, dan keuntungan apa pun yang diperoleh Rusia dari konflik tersebut mungkin akan mendorong Rusia untuk mencoba merebut kembali wilayah sebelumnya di Moldova atau negara-negara Baltik mana pun.
Baca Juga
Selain itu, kurangnya perlawanan terhadap perampasan wilayah oleh Rusia kemungkinan akan mendorong Tiongkok untuk mencoba mencaplok Taiwan.
Trump, meski menjanjikan hubungan dagang yang agresif dengan Tiongkok, menolak memberikan konfirmasi apakah ia akan mengirim pasukan untuk membantu mempertahankan pulau itu jika Tiongkok menyerang.
Meskipun sebagian besar masa jabatan pertama Trump membalikkan banyak perubahan yang dilakukan pemerintahan Obama, masa jabatan kedua akan bertujuan untuk memastikan sentralisasi kekuasaan dalam kepresidenan Trump dan membatalkan inisiatif pemerintahan Biden.
Trump kemungkinan besar tidak akan melanjutkan upaya Biden untuk memoderasi operasi Israel di Gaza. Trump telah lama menjadi sekutu Israel dan menjadi presiden AS pertama yang secara formal dan kontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017.
