Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut urut 3 Mahfud MD ingin menghukum setiap pejabat yang berkolusi untuk bermain proyek apabila terpilih dalam ajang Pilpres 2024.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan dalam acara Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar pada Sabtu (13/1/2024).
Menurutnya, selama ini pelanggaran justru banyak terjadi di tingkat atas yaitu antar pejabat yang saling berkolusi. Dia mencontoh banyak mafia tambang di berbagai yang merampas ratusan hektar tanah milik masyarakat adat.
"Sehingga saya katakan, penegakkan hukum itu ke atas; harus penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Ke bawah, ada perlindungan untuk kaum lemah. Strateginya, atas sikat. Apa bisa? Bisa, asal presidennya mau. Itukan semua ada di presiden," jelas Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Unhas TV, Sabtu (13/1/2024).
Menko Polhukam ini mengakui pertanyaan itu seakan kontra produktif sebab dirinya masih menjadi pembantu presiden yang tangani masalah hukum. Meski demikian, dia membantah tidak melakukan sesuatu, hanya saja wewenang masih terbatas.
Lagi pula, menurut Mahfud, di banyak kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga kerap menyatakan banyaknya pejabat yang berkolusi. Dia mencontohkan wejangan Jokowi ketika mengumpulkan sekitar 4.000 pejabat dari tingkat gubernur hingga kapolres seluruh Indonesia.
"'Saya tahu, bapak-bapak ini suka gigit, suka korupsi. Kalau ada lapor, digigit yang lapor, diperas,' Itu pernyataan Pak Jokowi," ujarnya.
Meski demikian, Mahfud merasa sekadar peringatan atau sindiran tidak akan menyelesaikan persongkokolan para pejabat untuk hindari hukum. Oleh sebab itu, dia berjanji akan ada tindakan lebih nyata apabila pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memenangi Pilpres 2024.
"Itu [persoalan hukum] tidak bisa hanya dibilang begitu, harus ada langkah-langkah yang strategis untuk melakukan itu [menegakkan hukum ke atas]," tutupnya.
