Contoh Norma Hukum, Pengertian, Sifat, Tujuan, hingga Sumbernya

Bisnis.com, JAKARTA - Norma hukum adalah aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum.

Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu.

Norma hukum menjadi landasan utama dalam mencapai harmoni dan keberadaban di tengah masyarakat. Dengan tujuan mencapai kedamaian hidup bersama, norma ini mengatur perilaku dan tatanan sosial bagi individu-individu.

Namun, apa sebenarnya yang menjadi substansi dari norma hukum dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita?

Pengertian Norma Hukum

Jimmly Asshiddique, seorang pakar hukum Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan pandangan mengenai norma hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Menurutnya, norma hukum adalah instrumen yang memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat.

Sementara menurut beberapa ahli, norma hukum adalah aturan yang dikeluarkan secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap individu, dan bisa ditegakkan oleh aparat yang berwenang. Terdapat dua definisi yang sejalan, menegaskan bahwa norma hukum bersifat mengikat dan dapat dipaksakan.

Sifat Norma Hukum

Dalam norma hukum, terdapat beberapa aspek yang mengatur perilaku manusia:

• Suruhan: Perintah yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu, seperti aturan lalu lintas.
• Larangan: Menentukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan membuang sampah sembarangan.
• Kebolehan: Yang menjelaskan apa yang diperbolehkan tanpa adanya larangan, seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Sifat dari norma hukum juga beragam, mulai dari perintah, larangan, pengizinan, hingga pembebasan. Ada yang bersifat imperatif (mengikat) dan fakultatif (tidak mengikat secara langsung).

Tujuan Norma Hukum

Norma hukum memiliki beberapa tujuan yang penting dalam sebuah masyarakat dan sistem hukum. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari norma hukum:

1. Menciptakan Ketertiban dan Keadilan

Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan aturan-aturan yang jelas dan terukur. Dengan adanya norma hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam kerangka yang teratur, adil, dan terhindar dari kekacauan serta konflik yang berkepanjangan.

2. Menjaga Keseimbangan dan Harmoni Sosial

Tujuan lain dari norma hukum adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan bersama dalam masyarakat. Norma hukum membantu dalam menciptakan harmoni sosial antara individu-individu dengan memberikan batasan dan pedoman dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain.

3. Memberikan Perlindungan

Norma hukum juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan kelompok yang lebih lemah atau rentan di dalam masyarakat. Hal ini bisa meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak-anak, hak-hak pekerja, hak konsumen, dan lain sebagainya.

4. Mendorong Kepatuhan dan Kehormatan Hukum

Tujuan lain dari norma hukum adalah untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan adanya norma hukum yang jelas dan adil, diharapkan masyarakat akan memiliki rasa kehormatan terhadap hukum serta patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

5. Mengatur dan Mengendalikan Perilaku

Norma hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ada dalam hukum membantu dalam mengendalikan perilaku yang mungkin merugikan atau merusak kepentingan bersama.

6. Menyediakan Kerangka Kerja yang Stabil

Norma hukum memberikan kerangka kerja yang stabil bagi institusi dan masyarakat untuk beroperasi. Dengan adanya aturan yang jelas, prediktabilitas dan kepastian hukum tercipta, yang mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara.

7. Menjamin Kepentingan Publik

Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan individu mematuhi standar yang adil dan bersifat transparan.

Sumber Norma Hukum

Norma hukum dapat dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi dua, yaitu:

1. Norma Hukum Tertulis

Norma hukum tertulis, yaitu norma hukum yang dibuat secara tertulis dan diundangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yaitu:

• Undang-Undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.
• KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. KUHP mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya.
• Peraturan Pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
• Peraturan Presiden, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan Peraturan Pemerintah.
• Peraturan Daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

2. Norma hukum tidak tertulis

Norma hukum tidak tertulis adalah norma hukum yang tidak dibuat secara tertulis, tetapi diakui dan berlaku di masyarakat. Norma hukum tidak tertulis ini biasanya disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun.

Sanksi Norma Hukum

Melanggar norma hukum berpotensi mendatangkan konsekuensi yang serius, seperti hukuman penjara, denda uang, atau bahkan penyitaan benda yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Sanksi norma hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

• Sanksi pidana, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar norma hukum yang bersifat pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa kurungan, denda, atau bahkan pidana mati. 
• Sanksi perdata, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar norma hukum yang bersifat wanprestasi. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, penyitaan, atau bahkan pembubaran badan usaha. 
• Sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada pelanggar norma hukum yang bersifat pelanggaran administratif. Sanksi administrasi dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin. 

Sanksi norma hukum harus bersifat adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan sanksi yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Contohnya, aturan mengenai lalu lintas yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tilang atau denda.

Contoh dan Penerapan Norma Hukum

Penerapan norma hukum dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan norma hukum:

1. Lalu Lintas dan Transportasi

• Aturan Jalan Raya: Norma hukum diatur dalam aturan lalu lintas seperti penggunaan seat belt, batas kecepatan, lampu lalu lintas, dan lainnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan sanksi seperti denda, tilang, atau penarikan surat izin mengemudi.
• Penggunaan Alkohol saat Berkendara: Norma hukum melarang pengemudi untuk mengonsumsi alkohol saat berkendara. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin mengemudi.

2. Lingkungan Hidup

• Pengelolaan Sampah: Norma hukum mengatur cara pembuangan sampah yang bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi berupa denda atau tindakan hukum lainnya.
• Perlindungan Hewan: Norma hukum mengatur perlindungan terhadap spesies hewan tertentu dan melarang tindakan kekerasan terhadap hewan. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda atau hukuman penjara.

3. Hukum Perdata

• Kontrak Bisnis: Norma hukum mengatur mengenai pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ganti rugi.
• Tanggung Jawab Perdata: Norma hukum menegaskan tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum, seperti penyelesaian ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau kerusakan properti.

4. Hukum Pidana

• Pembunuhan: Norma hukum dalam kasus pembunuhan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
• Pencurian: Norma hukum mengatur hukuman bagi pelaku tindak pencurian barang atau harta milik orang lain.

5. Ketenagakerjaan

• Hak dan Kewajiban Karyawan: Norma hukum mengatur hak-hak karyawan seperti upah minimum, jam kerja, dan hak asuransi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pihak karyawan.
• Perjanjian Kerja: Norma hukum mengatur perjanjian antara karyawan dan pengusaha, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penerapan norma hukum di atas merupakan contoh konkret dari bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan penerapan norma hukum memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat serta negara.