Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TPN Ganjar-Mahfud Minta Jubir AMIN Indra Charismiadji Tidak Dikriminalisasi

TPN Ganjar-Mahfud meminta Jubiri Timnas AMIN) Indra Charismiadji tidak dikriminalisasi jelang Pilpres 2024.
TPN Ganjar-Mahfud Minta Jubir AMIN Indra Charismiadji Tak Dikriminalisasi. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (depan kiri) dan Mahfud MD (depan kanan) berdiri sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU
TPN Ganjar-Mahfud Minta Jubir AMIN Indra Charismiadji Tak Dikriminalisasi. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (depan kiri) dan Mahfud MD (depan kanan) berdiri sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Indra Charismiadji tidak dikriminalisasi jelang Pilpres 2024.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menekankan perlunya kebijakan penundaan proses hukum terhadap para peserta dan tim kampanye Pemilu 2024 tanpa terkecuali. Dia pun turut menyoroti kasus terbaru yang menjerat Jubir AMIN Indra Charismiadji.

"Kasus juga bicara AMIN ya, itu TPPU [Tindak Pidana Pencucan Uang]. Mungkin saja itu terjadi, tapi kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Selama proses kampanye please don't criminalize, jangan melakukan kriminalisasi selama masa kampanye sampai pilpres selesai," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Menurutnya, kasus yang menjerat peserta dan tim kampanye bisa diusut usai penyelenggaraan pemilu selesai. Dengan begitu, lanjut Todung, instrumen hukum tidak digunakan untuk mendiskreditkan pihak tertentu yang menjadi peserta pemilu.

"Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan termasuk mengarahkan aparat penegak hukum, melakukan proses hukum. Apakah itu penyelidikan, penyelidikan, apalagi penuntutan dan pengadilan, sama sekali tidak boleh," jelasnya.

Todung mengklaim di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sudah ada kebijakan untuk menunda proses hukum peserta dan tim kampanye pemilu. Oleh sebab itu, kebijakan serupa bisa ditiru oleh Indonesia.

Selain kasus jubir AMIN, dia juga menyinggung soal kasus yang menyerat kasus hukum yang menyeret Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono.

"Proses hukum akan membuat iklim tidak fair [adil] dan membuat pemilih takut, dan membuat capres-cawapres, caleg itu merasa diawasi, seolah jadi sandera," ujar Todung.

Sebelumnya, Tim Hukum AMIN Aziz Yanuar mengatakan bahwa Indra Charismiadji sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus pajak. Padahal, sebelumnya kasus yang menimpa Indra dalam proses penanganan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kasus ini tiba-tiba dilimpahkan ke Kejaksaan dan merespons dengan melakukan penahanan.

"Beliau tidak ditangkap, tapi ditahan ketika serah terima berkas dari Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak [DJP] ke kejaksaan ketika tahap 2," kata Aziz saat dikonfirmasi, Rabu (27/12/2023) malam.

Aziz menyebut bahwa Indra saat ini tengah berada dalam tahanan kejaksaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper