Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Israek mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk menutup 10 kementerian lain.
Penutupan kementerian ini dilakukan karena ambang kebangkrutan yang muncul akibat perang melawan Hamas sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Melansir dari Times of Israel, Kementerian Keuangan juga menyarankan adanya pemotongan dana koalisi sebesar NIS 5 miliar ($1,4 miliar) dan menaikkan pajak untuk menutup biaya perang yang melonjak.
Menurut laporan, langkah lain yang akan diambil oleh Kementerian Keuangan adalah menghilangkan subsidi bensin, menaikkan pajak rokok, dan memanfaatkan pajak lebih lanjut dalam beasiswa studi lanjutan.
Kemudian apabila tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan juga merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini sudah mencapai 17%.
Untuk diketahui, anggaran tambahan tahun 2023 yang disahkan pada pertengahan Desember dicairkan untuk menutupi biaya pertempuran yang sedang berlangsung dengan kelompok Hamas dan Hizbullah sejak 7 Oktober.
Baca Juga
Biaya tersebut juga termasuk peningkatan pengeluaran militer dan pengeluaran sipil seperti akomodasi bagi pengungsi dari utara dan selatan.
Mereka menghadapi tentangan dari partai-partai di kedua kubu karena mereka juga mengalokasikan dana untuk beberapa proyek yang tidak berhubungan dengan upaya perang.
Setidaknya sekitar 17 miliar NIS dari dana NIS 28,9 miliar ($7,85 miliar) untuk perang digunakan untuk biaya keamanan seperti pengadaan senjata dan pembayaran untuk pasukan cadangan IDF. Sementara NIS 12 miliar akan membiayai pengeluaran rumah tangga.
Sekitar NIS 6,1 miliar dialihkan untuk menutupi biaya perumahan bagi pengungsi dari Israel utara dan selatan, bantuan keuangan bagi mereka yang terluka selama perang, pengaturan sekolah bagi pengungsi, dan insentif pekerjaan.
NIS 1,8 miliar digunakan untuk meningkatkan pengaturan keamanan sipil di Israel, termasuk dana tambahan untuk polisi, layanan penjara, pemadam kebakaran, pasukan keamanan sipil, peralatan darurat untuk otoritas lokal, dan tempat perlindungan bom.
1,8 miliar NIS lainnya dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian, termasuk bantuan untuk kebutuhan pertanian, penitipan anak, kompensasi untuk lembaga kebudayaan, dan “bantalan keamanan” untuk pelayaran dan penerbangan.
Dana sebesar satu miliar lagi dialokasikan untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental, membeli obat-obatan, dan membentengi rumah sakit dari serangan roket.
Beberapa dana koalisi paling kontroversial yang disimpan dalam anggaran adalah lebih dari NIS 300 juta untuk Kementerian Pemukiman dan Proyek Nasional, dan pengalihan dana yang cukup besar ke sistem pendidikan ultra-Ortodoks.
