Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Israel meminta pemerintah untuk menutup 10 kementerian lain karena negara terancam defisit.
Melansir dari The Times of Israel, negara terancam bangkrut setelah anggaran membengkak untuk membiayai perang melawan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.
Kementerian Keuangan juga menyarankan pemotongan dana koalisi sebesar NIS 5 miliar dan menaikkan pajak.
Kementerian Keuangan dilaporkan telah merekomendasikan penutupan 10 kementerian yang tidak berguna untuk menutupi kekurangan anggaran masa perang sebesar NIS 70 miliar ($20 miliar), di samping sejumlah langkah potensial lainnya.
Menurut laporan Channel 12 pada hari Minggu, kementerian-kementerian yang menjadi sasaran Departemen Keuangan meliputi:
- Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, dipimpin oleh Orit Strock
- Kementerian Yerusalem dan Tradisi Yahudi, dipimpin oleh Meir Porush
- Kementerian Intelijen, dipimpin oleh Gila Gamliel
- Kementerian Pembangunan Negev dan Galilea, dipimpin oleh Yitzhak Wasserlauf
- Kementerian Kerja Sama Daerah yang dipimpin oleh David Amsalem
- Kementerian Urusan Diaspora dan Kesetaraan Sosial dipimpin oleh Amichai Chikli
- Kementerian Urusan Strategis, dipimpin oleh Ron Dermer
- Kementerian Warisan, dipimpin oleh Amichai Eliyahu.
- Peningkatan Status Pelayanan Perempuan yang dipimpin oleh May Golan
Menurut laporan tersebut, Kementerian Keuangan juga telah merekomendasikan pemotongan dana koalisi sebesar NIS 5 miliar ($1,4 miliar)-di mana dana tersebut akan menutupi tuntutan politik partai-, menghilangkan subsidi bensin, menaikkan pajak rokok, dan manfaat pajak lebih lanjut dalam beasiswa studi lanjutan.
Baca Juga
Kemudian apabila tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan juga merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini mencapai 17%.
Untuk diketahui, anggaran tambahan tahun 2023 yang disahkan pada pertengahan Desember dicairkan untuk menutupi biaya pertempuran yang sedang berlangsung dengan kelompok teror Hamas dan Hizbullah sejak 7 Oktober.
Biaya tersebut juga termasuk peningkatan pengeluaran militer dan pengeluaran sipil seperti akomodasi bagi pengungsi dari utara dan selatan.
Mereka menghadapi tentangan dari partai-partai di kedua kubu karena mereka juga mengalokasikan dana untuk beberapa proyek yang tidak berhubungan dengan upaya perang.
Setidaknya sekitar 17 miliar NIS dari dana NIS 28,9 miliar ($7,85 miliar) untuk perang digunakan untuk biaya keamanan seperti pengadaan senjata dan pembayaran untuk pasukan cadangan IDF. Sementara NIS 12 miliar akan membiayai pengeluaran rumah tangga.
