Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengganti tiga Menteri dan Kepala Sekretaris Kabinet usai terjerat kasus korupsi besar dari Liberal Democratic Party (LDP).
Dilansir Channelneweasia, Kamis (15/12/2023), pemberhentian keempat menteri itu dilatarbelakangi oleh dugaan suap sebesar 500 juta yen atau Rp54,4 miliar kepada partai LDP.
Partai LDP yang telah berkuasa selama beberapa puluh tahun tanpa gangguan di Jepang itu terpecah belah usai terjerat kasus suap. Bahkan, jaksa di negeri Sakura itu mulai menggerebek ruangan anggota parlemen .
Empat menteri yang diganti itu adalah Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno digantikan mantan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, anggota senior faksi LDP Kishida.
Ken Saito menggantikan Yasutoshi Nishimura sebagai menteri ekonomi dan industri sementara Takeaki Matsumoto kembali ke jabatan lamanya sebagai menteri dalam negeri menggantikan Junji Suzuki.
Menteri Pertanian baru Tetsushi Sakamoto mengambil alih jabatan tersebut setelah Ichiro Miyashita juga mengajukan pengunduran diri. Michiko Ueno, penasihat khusus perdana menteri, juga meninggalkan jabatannya bersama lima wakil menteri.
Baca Juga
"Keraguan masyarakat di sekitar saya terhadap dana politik menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Saat penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya ingin membereskan semuanya," kata Nishimura.
Di sisi lain, Kishida mengatakan pada bahwa dia akan menangani tuduhan tersebut secara langsung untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Jepang.
"Saya akan melakukan upaya seperti bola api dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan publik," tuturnya.
Sebagai informasi, pengamat politik Jepang Naofumi Fujimura menyebut bahwa pemecatan anggota LDP dari jajaran pemerintahan tidak akan langsung membuat masyarakat kembali percaya.
Sebab, kasus dugaan suap itu akan melemahkan dukungan publik gerhada LDP. Di sisi lain, kata Naofumi, dukungan masyarakat terhadap partai oposisi yang rendah bisa jadi peluang untuk Kishida dan LDP.
"Skandal ini secara signifikan telah melemahkan dukungan publik terhadap LDP dan pemerintahan Kishida. Namun, masih belum pasti apakah hal ini akan berdampak pada pergantian pemerintahan, terutama mengingat rendahnya dukungan masyarakat terhadap partai oposisi saat ini," tuturnya.
