Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina pada Selasa (12/12/2023) waktu setempat.
Melansir CNA pada Rabu (13/12/2023), sebanyak 153 negara anggota Majelis Umum PBB memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut, selagi 23 negara menyatakan abstain dan 10 lainnya menolak. Negara yang menolak adalah Amerika Serikat (AS), Israel, Austria, Ceko, Guatemala, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Paraguay.
Sebelumnya, AS memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB pada pekan lalu yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Negara-negara Arab lantas mendesak dilakukannya sidang darurat Majelis Umum PBB untuk melakukan voting perihal seruan yang sama.
Berbeda dengan resolusi DK PBB, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum. Namun, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa resolusi majelis tersebut juga sangat penting karena mencerminkan opini dunia terhadap perang di Gaza.
Hasil voting ini dinilai mencerminkan AS yang kian terisolasi karena menolak gencatan senjata. AS dipandang sebagai satu-satunya entitas yang mampu membujuk Israel untuk menerima gencatan senjata, karena peran sebagai sekutu terdekat dan pemasok persenjataan terbesar Israel.
Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa duta besar negara Arab dan Islam telah memobilisasi dukungan untuk resolusi tersebut.
Baca Juga
“Saya pikir ini akan mengirim pesan ke Washington dan negara lain. Permintaan dari PBB, baik itu Dewan Keamanan atau Majelis Umum, harus dianggap mengikat. Israel harus mematuhinya, dan mereka yang melindungi Israel hingga sekarang juga harus melihatnya dan bersikap sebagaimana mestinya,” katanya pada Selasa (12/12/2023).
Otoritas Palestina menyambut baik resolusi tersebut dan mendesak negara-negara lain untuk menekan Israel agar mengadopsi gencatan senjata. Sebelum resolusi tersebut disahkan, Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel mendapat dukungan dari “sebagian besar dunia”, termasuk negaranya dan Uni Eropa.
“Tetapi, mereka mulai kehilangan dukungan karena pemboman tanpa pandang bulu yang terjadi,” katanya pada acara di Washington.
Resolusi tersebut mengungkapkan keprihatinan besar atas situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina, dan bahwa warga Palestina dan Israel harus dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.
Resolusi ini juga menuntut agar semua pihak mematuhi hukum humaniter internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil. Pembebasan segera dan tanpa syarat untuk semua sandera dan kepastian akses bantuan kemanusiaan juga diserukan.
Perang Israel-Hamas telah menimbulkan kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 18.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh akibat serangan Israel, yang mana 70% persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.
Selain itu, lebih dari 80% dari 2,3 juta jiwa penduduk di Gaza harus terusir dari rumah mereka. Israel juga melaporkan adanya 1.200 korban jiwa dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.
