Bisnis.com, JAKARTA - Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) akan mengikuti debat perdana sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tema debat perdana.
Selain pemberantasan korupsi, debat perdana yang akan diselenggarakan besok, Selasa (12/12/2023), akan fokus pada tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Ketiga paslon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama menyertakan pemberantasan korupsi sebagai visi-misi mereka apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling disoroti imbas sejumlah faktor. Misalnya, skor indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia 2022 anjlok ke 34/100 dari 38/100. Transparency International Indonesia menyebut Indonesia hanya mampu menaikkan skor indeks sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir atau sejak 2012.
IPK Indonesia sempat mencetak skor tertinggi pada 2019 yakni 40/100. Namun, skor tersebut mentok atau tidak pernah naik lebih tinggi. Skor tersebut justru terjun bebas hingga perolehan pada 2022 lalu.
Di sisi lain, lembaga penegak hukum yang berwenang menindak tindak pidana korupsi (tipikor) turut menjadi sorotan. Siapa yang tidak mengikuti kasus dugaan pemerasan oleh Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang saat ini ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Baca Juga
Belum lagi sederet menteri-menteri, kepala daerah, penegak hukum, hingga auditor negara yang terseret dalam pusaran kasus korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, maupun menyebabkan kerugian keuangan negara.
Dengan gentingnya muruah pemberantasan korupsi di Indonesia, berikut visi-misi masing-masing paslon Pilpres 2024 terkait dengan pemberantasan korupsi:
1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemberantasan korupsi masuk ke dalam Misi ke-8 paslon yang menyebut diri mereka AMIN itu. Terdapat tujuh poin misi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diusung paslon nomor urut 1 itu.
Pertama, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia, yang membaik dari 34 pada 2022 ke kisaran 44-46 pada 2029. Kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta.
Ketiga, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN. Keempat, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain.
Kelima, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi. Keenam, memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih.
Ketujuh, memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Di sisi lain, beberapa kali Anies juga diketahui menyebut akan meminta pimpinan KPK menandatangani surat pengunduran diri apabila diketahui melanggar etika. Dia menyebut pimpinan KPK harus mengundurkan diri apabila tersangkut kasus etik, bukan hanya apabila tersangkut kasus pidana.
"Kalau siapa pun terpilih menjadi anggota komisi KPK, baik komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK," katanya saat menghadiri forum di kawasan Senayan Park, Jumat (24/11/2023).
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Adapun misi pemberantasan korupsi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berada pada misi ke-7 Presiden dan Wakil Presiden atau 8 Misi Asta Cita.
Dalam penjelasan misi tersebut, Prabowo-Gibran menyebut akan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif.
Keduanya juga menyebut akan menjamin nihilnya intervensi pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tidak hanya itu, pemberantasan korupsi juga akan diprioritaskan pada sektor yang mempunyai korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak.
Beberapa hal lain yang turut disinggung oleh Prabowo-Gibran sebagai misi pemberantasan korupsi di antaranya seperti edukasi antikorupsi, pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional, serta memperluas dan memperkuat penggunaan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga disebut dalam 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang ke-4. Dikutip dari dokumen visi-misi mereka yang diserahkan ke KPU, Prabowo-Gibran menilai pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, serta dilakukan secara terstruktur.
Pemberantasan korupsi, sesuai dengan visi-misi paslon nomor urut 2 itu, yakni menitikberatkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan asset recovery. Hal itu dinilai akan memberikan manfaat ekonomi yang merata dan efisien untuk negara.
3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon nomor urut 3 itu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fondasi dari Misi 8 gerak Cepat untuk menjadikan Visi Misi Menuju Indonesia Unggul.
Adapun fondasi dimaksud yakni ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, serta digitalisasi birokrasi.
Sementara itu, Misi 8 Gerak Cepat Ganjar-Mahfud yang dibangun dari pemberantasan korupsi itu yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; mempercepat pengusaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Kemudian, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, serta mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Lalu, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional, serta mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Di sisi lain, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD khususnya seringkali menitikberatkan pemberantasan korupsi pada saat berkampanye. Dia mengatakan bakal memperkuat KPK apabila memenangkan Pilpres 2024.
"Kalau memang Ganjar-Mahfud menang, KPK akan kita perkuat kembali sebagai lembaga yang dulu pernah kita ciptakan dengan susah payah dan pernah menorehkan prestasi yang sangat bagus. Tetapi supaya jangan berlebihan juga kita beri rambu-rambu sampai batas-batas yang dibenarkan oleh moral dan hukum," kata Mahfud di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (8/12/2023).
