Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Janji Bebaskan Pajak Setiap Aktivitas Sosial

Capres Anies Baswedan berjanji bakal membebaskan pajak setiap aktivitas sosial, jika terpilih menjadi presiden.
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya di acara Pemuda Kuningan di GOR Ewangga Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). Dalam kampanye yang dilaksanakan di kampung halamannya tersebut Anis berjanji akan melakukan penambahan unit sekolah, guru, dan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Kuningan, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya di acara Pemuda Kuningan di GOR Ewangga Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). Dalam kampanye yang dilaksanakan di kampung halamannya tersebut Anis berjanji akan melakukan penambahan unit sekolah, guru, dan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Kuningan, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) Anies Baswedan berjanji bakal membebaskan pajak setiap aktivitas sosial, jika terpilih menjadi presiden.

Dia mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk tidak akan membebani pajak bagi organisasi sosial saat dirinya menjadi presiden selanjutnya.

"Kita berkeinginan, pendekatan yang dibuat itu kolaboratif. Kami lebih cenderung pada aktivitas-aktivitas sosial dikurangi beban pajaknya, justru mereka harus dibebaskan," kata Anies dalam acara “Dialog Capres Bersama Apindo” di Menara Bank Mega, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, banyak dari organisasi yang bergerak di sektor sosial masih dikenakan pajak yang lumayan tinggi.

Anies mencontohkan, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) harus bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia pun mengulas apa yang pernah dilakukannya di Jakarta saat menjadi gubernur, yakni membebaskan pajak beberapa sekolah dan rumah sejarawan.

"Bayangkan, YPAC ngurusin anak-anak cacat, itu harus bayar PBB puluhan juta per tahun. Sekolah pendidikan, rumah para sejarawan di Jakarta sudah kita nol-kan (PBB), mereka terkena pembebasan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa keputusan memberlakukan pajak harus dalam kewajaran dan keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan situasi domestik.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan, dalam mengambil keputusan soal perpajakan tidak merugikan pihak manapun dan harus ada prinsip kolaboratif.

"Kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita berkeinginan, pendekatan yang dibuat itu kolaboratif," ucap Anies.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper