Bisnis.com, SOLO - Politikus PSI Ade Armando menyindir aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade mengatakan bahwa mahasiswa yang melakukan demo keliru tentang definisi dari politik dinasti.
Dalam pernyataannya, Ade Armando menyoroti tentang kaus yang dipakai oleh perserta demo yang bertuliskan "Republik Rasa Dinasti."
Politikus PSI tersebut mengaku merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya menurut Ade justru berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi lokasi aksi mereka.
"Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Keistimewaan Yogyakarta," ia menambahkan.
Ade Armando mengkritik tentang proses Pemilu di Yogyakarta yang tidak sama dengan banyak wilayah di Indonesia lainnya.
Baca Juga
Di Yogya, tidak ada pemilihan Gubernur lima tahun sekali sebab satu-satunya yang berhak menjadi Gubernur adalah raja.
"Gubernurnya tidak dipilih melalui Pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang telah menjadi Gubernur karena garis keturunan," tambah Ade Armando.
Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan UU ini adalag Ganjar Pranowo.
"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada tahun 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam lahirnya UU itu adalah Wakil Ketua Panita Kerja di DPR Ganjar Pranowo," katanya.
Ade juga perlu tahu apa itu Sultan Ground...
