Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terus memperkuat sarana pengamanan data agar dugaan kebocoran data pemilih yang disebar threat actor bernama Jimbo tidak terulang.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta KPU untuk menjaga data pemilih semaksimal mungkin agar tidak mengalami kebocoran ataupun diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, seluruh aksi peretasan atau pembocoran data pemilh tidak dapat dibenarkan dengan motif apapun. Dia juga menyayangkan adanya kebocoran data pemilih yang berpotensi disalahgunakan.
“KPU yang sudah punya sejarah cukup panjang dalam kehidupan bernegara kita harusnya mampu menjaga data-data itu,” kata Todung dalam konferensi pers dengan media secara daring pada Sabtu (2/12/2023).
Dia melanjutkan, penjagaan data pemilih yang penting menjadi salah satu hal yang vital dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, dia menuturkan satu suara dari rakyat sangat berharga karena dapat menjadi penentu dalam pemilihan.
Sebelumnya, Deputi Politik TPN Andi Widjajanto meminta KPU segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) karena data yang diduga bocor tersebut memuat informasi strategis milik para pemilih.
Baca Juga
"Ini hal yang sangat strategis dan perlu disikapi serius oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, Kominfo dan BSSN yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan siber Pemilu 2024," kata Andi.
Sementara itu, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa menambahkan bahwa pihaknya menunggu langkah dari KPU terkait isu kebocoran data tersebut. Dia mengungkapkan sebagai peserta pemilu, kubu Ganjar tidak ingin kebocoran data itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan KPU.
"Sebagai peserta, kami menunggu troubleshooting dari KPU, sehingga data-data yang diambil ini tidak digunakan untuk mengintervensi keputusan-keputusan KPU," ungkap Andika.
