Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kecewa dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana mengubah format Debat Capres-Cawapres.
Sebagai informasi, KPU baru-baru ini mengungkap akan membuat 5 kali Debat Capres-Cawapres jelang Pilpres 2024 dengan format terus diikuti oleh pasangan capres dan cawapres secara bersamaan.
Ini berbeda dengan Pilpres 2019, di mana selain ada dua kali debat khusus capres dan sekali debat yang dihadiri capres-cawapres secara bersamaan, terdapat juga sekali acara debat yang dikhususkan untuk cawapres.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Cyril Raoul Hakim menekankan bahwa secara prinsip pihaknya tidak mempermasalahkan format debat seperti apa pun, tapi menyayangkan sikap KPU yang cenderung tidak netral.
"Ini adalah salah satu rentetan kejadian, di mana terdapat keberpihakan atau ketidaknetralan dari pihak penyelenggara pemilu dalam rangka memberikan keringanan terhadap pasangan calon tertentu. Kami tahu, kok, ini arahnya ke mana. Masyarakat juga pasti tahu," ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (2/12/2023).
Selain itu, pria yang akrab disapa Chico Hakim ini melihat bahwa rencana KPU meniadaan debat khusus cawapres berpotensi melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU No.15/2023 tentang Kampanye Pemilu.
Baca Juga
Pada UU Pemilu, tepatnya pada penjelasan pasal 277 ayat 1, tertulis debat paslon dilaksanakan lima kali, tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Hal yang sama turut tercantum pada Bagian ke-8 Peraturan KPU No 15/2023 pasal 50 ayat 1.
"Memang kalau mau dicari celahnya, bisa jadi tidak ada pelanggaran. Tapi bagaimana masyarakat tahu bagaimana kualitas dan kompetensi cawapres yang akan dipilihnya? Padahal, nantinya wakil presiden itu pengganti presiden kalau terjadi apa-apa. Makanya, masyarakat perlu tahu seberapa proper dirinya, bagaimana caranya menyampaikan gagasan, juga menyelesaikan permasalahan," tambahnya.
Terakhir, Chico menekankan bahwa pemilihan umum (pemilu) merupakan proses demokratis yang perlu didahului oleh pengenalan masyarakat terhadap buah pikiran calon pemimpin.
Jangan sampai proses jelang pemilu justru menggiring masyarakat seperti memilih kucing dalam karung, karena seorang pemimpin tidak memiliki pemikiran murni dari dirinya, atau harus selalu disuapi dan dilengkapi oleh orang lain.
"Kalau kami percaya betul pak Mahfud sangat mumpuni dan kompeten, bicaranya substantif, dan menggenggam visi-misi yang merupakan buah pikirnya sendiri. Bahkan, beliau hidup dalam budaya intelektual yang notabene sudah akrab dengan acara debat," tutup Chico.
Senada, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Novi Basuki berharap KPU bisa tetap mengadakan debat khusus cawapres, seperti yang menjadi kebiasaan pada pilpres-pilpres sebelumnya.
Menurut Novi, Indonesia punya tradisi yang bagus dalam hal mengusung wapres. Misalnya, Bung Hatta, BJ Habibie, Megawati, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, dan Maruf Amin, semuanya punya rekam jejak karier yang panjang di bidang masing-masing sebelum melangkah menjadi wapres.
"Para wapres dalam sejarah Indonesia adalah orang-orang hebat dan berkelas. Agar masyakat luas mengetahui seberapa mumpuni para calon wapres, maka debat terbuka untuk adu gagasan nyata terkait beragam masalah yang dihadapi negara adalah salah satu caranya," ungkapnya.
