Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI-Polri Teken Deklarasi Komitmen Netralitas Pemilu 2024, Begini Poinnya

TNI-Polri menandatangani deklarasi komitmen netralitas penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Rakornas Gakkumdu Bawaslu, Senin (27/11/2023). JIBI/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Rakornas Gakkumdu Bawaslu, Senin (27/11/2023). JIBI/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA - Aparat penegak hukum, TNI-Polri telah menandatangani deklarasi komitmen netralitas penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024.

Deklarasi tersebut diteken langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rakornas Penegakan Hukum Pemilu 2024.

Deklarasi tersebut ditujukan untuk menciptakan pemilu tahun 2024 yang demokratis. Dalam hal ini, TNI-Polri menyatakan empat poin deklarasi:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas.

2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan politik uang.

4. Saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu bersama Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dan disaksikan oleh partai politik yang terlibat di Pemilu 2024.

Selain itu, acara ini juga dihadiri lengkap oleh pasangan capres-cawapres mulai dari paslon nomor urut 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, kemudian 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, pihaknya mendorong setiap peserta Pemilu 2024 untuk berkampanye secara masif. Menurutnya, masa kampanye sangat krusial untuk meyakinkan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 atau hari pencoblosan.

"Laksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjauhi tindak politik uang, tidak melakukan politisasi SARA, tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian demi mewujudkan pemilu yang aman damai dan demokratis," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper