Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai bahwa pandangan salah satu partai pendukungnya yang menolak pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan hak otoritas masing-masing partai.
Pernyataannya tersebut menanggapi penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
PKS merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Cak Imin bersama dengan NasDem dan PKB.
“Ya, itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa,” kata Cak Imin, Senin (27/11/2023).
Lebih lanjut, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih konsisten terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.
Dirinya mengatakan, pihaknya yakin bahwa Undang-Undang terkait dengan IKN yang sudah ketuk palu tersebut memang harus dijalankan.
Baca Juga
“PKB sampai hari ini masih, ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS ingin Jakarta tetap jadi ibu kota negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, dari sisi historisnya.
"DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota negara ditempatkan," tutur Syaikhu dalam acara Kick off Kampanye Nasional PKS, Depok, Minggu (26/11/2023).
Kedua, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil.
"Berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan. PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
