Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebutkan kehidupan kebangsaan Indonesia sedang alami penyimpangan hingga erosi dari cita-cita kemerdekaan.
Pernyataan itu Haedar sampaikan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah dengan Ganjar-Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan pada Kamis (23/11/2023).
"Dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia mengalami erosi, disrupsi, distorsi, bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan diukur dari dasar cita-cita kebangsaan," ujar Haedar.
Dia mencontohkan, semakin masif politik, ekonomi, hingga budaya yang serba liberal setelah reformasi 1998. Menurutnya, itu tidak sejalan dengan dasar dan cita-cita Indonesia yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa.
Haedar merasa kini oligarki ekonomi-politik sangat terasa. Bahkan, dia menyinggung soal penyimpangan hukum yang belakangan terjadi.
"Akhir-akhir ni, di mana hukum mengalami proses politicing, misalkan. Bahkan dalam konteks demokrasi orang menjadi tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada proses politisasi hukum," ungkapnya.
Baca Juga
Selain itu, Haesar berpendapat Muhammadiyah dan kelompok masyarakat sipil lainnya tidak tidak terlalu didengar suaranya. Dia mencontoh, ada beberapa perundangan-undangan yang tidak mengindahkan masukan dari Muhammadiyah.
"Ada sejumlah UU, ini Pak Mahfud, yang kita harus tarik ulur luar biasa dan berakhir dengan tidak ada aspirasi yang ditampung. Akhirnya, karena apa yang bisa diputuskan di dewan, di DPR, itu hasil dari oligarki koalisi yang kun fayakun, setiap UU yang dikehendaki apapun jadi," jelasnya.
Oleh sebab itu, Haedar ingin adanya rekonstruksi ulang ke depan. Dia ingin setiap capres-cawapres yang bertanding dalam Pilpres 2024 punya pandangan yang sama dengan para pendiri bangsa.
"Sehingga Indonesia betul-betul ada fondasi, ada bingkai, ada arahnya yang jelas. tidak sekadar pada visi misi presiden semata-mata," ungkapnya.
