Bisnis.com, SOLO - Muhammadiyah berhasil membangun hotel pertamanya yang bernama SM Tower and Convention di Yogyakarta.
Hotel yang diresmikan pada Sabtu, (24/6/2023) ini setidaknya menelan biaya hingga Rp50 miliar dan pembangunannya.
“Kita harus terus membangun, tapi membangun yang sistemnya baik. Jangan mengandalkan utang besar-besaran, jangan mengutamakan investasi besar-besaran, tapi kekuatan di dalam tidak kuat.” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah.
Dalam membangun SM Tower and Convention ini, Muhammadiyah sama sekali tak mengajukan pinjaman sepeser pun ke bank.
Hal itu dilakukan bukan sebagai bentuk anti kolaborasi atau kerja sama, melainkan sebagai pesan untuk bangsa.
“Bahwa investasi kekuatan dari luar itu ok, tapi harus di atas kepentingan bangsa dan negara dan harus terus meningkatkan, mengoptimalkan kemampuan kemandirian bangsa. Dari jadi konsep Berdikarinya Bung Karno, itu harus kita wujudkan dalam praktiknya,” ungkapnya.
Baca Juga
Setelah meresmikan pembukaan SM Tower and Convention, Haedar Nashir berharap dan mendorong supaya Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang memberi hajat dan maslahat hidup publik.
Haedar menegaskan bahwa, kehadiran Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) segala bidang termasuk yang teranyar SM Tower and Convention merupakan wadah bagi anak bangsa untuk mengembangkan diri, serta ikhtiar untuk memberi maslahat bagi orang banyak.
“Di periode ini memang kita fokus pada pengembangan pada bisnis dan ekonomi, doakan Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang bisa memberi maslahat pada hajat hidup publik," lanjutnya.
Selain itu, Guru Besar Bidang Sosiologi ini juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah juga berkeinginan untuk bersama-sama dengan kekuatan lain untuk membangun sebuah ekosistem positif termasuk sistem ekonomi untuk Indonesia yang lebih maju.
“Jujur sebenarnya kalau kita mau koreksi diri nanti di Agustus 78 tahun Indonesia kita masih banyak kekurangan, kekurangan di SDM, kekurangan dalam hal ekonomi yang menyangkut rakyat, kemudian juga sumber daya alam yang belum bisa kita kelola lebih berkedaulatan dan lain sebagainya,”
