Bisnis.com, SOLO - Apa yang ditakutkan Connie Rahakundini Bakrie disebut-sebut sedang terjadi, alat negara digunakan untuk mendukung salah satu Capres dan Cawapres.
Connie Rahakundini Bakrie dalam sebuah wawancara sempat mengatakan bahwa ada kekhawatiran alat negara digunakan untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres tertentu alias tidak netral.
Belakangan ini viral videp satpol PP menurunkan baliho Ganjar yang dipasang di pinggir Jalan. Usut punya usut, hal tersebut terjadi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.
Dari video yang viral, seorang pria yang mengendarai mobil truk satpol PP turun dan mencopot poster Ganjar.
Update terbaru, pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Kota Pematang Siantar dikabarkan telah mendatangi kantor Satpol PP di Jalan MH Sitorus.
Mereka datang usai Ganjar Pranowo meninggalkan Kota Pematang Siantar. Tiba di kantor Satpol PP, para pimpinan parpol tidak mendapati satu pun pejabat Satpol PP.
Baca Juga
Di sisi lain, Polisi pasang baliho Prabowo-Gibran
Pada waktu yang hampir bersamaan, viral juga dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.
Menurut siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis, dugaan kuat Pemasangan Baliho Prabowo - Gibran yang dilakukan oleh Polisi karena ada instruksi dari atasan menambah panjang masalah baru dalam Pemilu dan Demokrasi.
"Informasi dari beberapa sumber media masa yang menyebutkan Pemasangan Baliho Prabowo - Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur (Media Indonesia, 11 November 2023) membuktikan terjadinya kondisi ketidaknetralan Polisi dalam proses Pemilu," bunyi rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis.
Meski sudah ada konfirmasi tidak adanya keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran, akan tetapi hal ini sudah menimbulkan kegaduhan.
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis bahkan telah mendesak kepada Bawaslu, Kompolnas, Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan Baliho Gibran oleh polisi di Jatim karena hal itu melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun.
Kepada masyarakat sipil mereka juga meminta untuk merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam Pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
