Bisnis.com, JAKARTA - Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai bahwa praktik meritokrasi diperlukan guna mencegah adanya potensi politik dinasti.
Diketahui adanya potensi dinasti politik sempat menjadi isu setelah adanya putusan Makhamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, tetapi boleh maju di Pilpres jika pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Anies menyebut bahwa meritokrasi sangat penting bagi negara sebesar Indonesia. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
"Mengapa? Karena tidak adanya semangat meritokrasi. Dan ini tidak hanya terjadi di ranah politik," kata Anies dalam 11th US-Indonesia Investment Summit, Mapping the Legacy, Navigating The Future di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Anies menuturkan bahwa dirinya telah melihat bukti bahwa ketika sebuah sistem sudah mengadopsi semangat meritokrasi, nantinya bibit terbaik akan unggul.
Sistem meritokrasi ini Anies contohkan pada olahraga badminton. Dimana dalam badminton pihak pelatih bukan memilih seseorang berdasarkan dia anak siapa atau dia keponakan siapa tetapi kita memilih yang terbaik dan mereka menjadi juara.
Baca Juga
“Hal yang sama juga terjadi di olimpiade sains,” ujar Anies.
Diberitakan sebelumnya, belakangan muncul istilah politik dinasti karena beberapa keluarga Jokowi jadi pejabat. Terbaru dan yang sedang jadi perbincangan adalah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Di Twitter, hashtag #tolakdinastipolitik viral lagi usai putusan MK soal batas usia capres cawapres yang dinilai memuluskan Gibran, sang Wali Kota Solo menuju Pilpres 2024 sebagai cawapres.
Bukan hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga menjabat sebagai wali kota Medan. Sementara itu, putra bungsu Jokowi Kaesang kini menjabat ketum PSI. Ketua MK saat ini dijabat Anwar Usman yang notabene ipar Jokowi.
