Bisnis.com, JAKARTA - Menkopolhukam sekaligus bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan bahwa hampir semua kementerian terjadi transaksi gelap. Bahkan, Mahfud mengaku mengantongi data para pelaku transaksi gelap itu.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan dalam sebuah diskusi dengan para anak muda di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan pada Senin (23/10/2023).
"Kalau saya sih punya dokumen hampir setiap kementerian itu laporan-laporannya saya terima di mana ini permainannya, siapa yang main dan seterusnya. Itu tentu masuk ke saya, cuma ada yang laporan itu bisa divalidasi, ada yang tidak. Tapi saya punya setumpuk laporan," ungkap Mahfud usai acara.
Meski demikian, dia menyatakan transaksi gelap serupa tidak ada di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpinnya. Mahfud pun menantang apabila ada yang tahu transaksi gelap di Kemenkopolhukam segera dilaporkan ke dirinya.
"Mau saya sikat semuanya, tapi enggak ada [di Kemenkopolhukam]," lanjutnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut sejumlah kementerian yang ada transaksi gelap. Menurutnya, di banyak lapisan birokrasi punya peran dalam transaksi gelap itu.
Baca Juga
"Masalah pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi, terjadi di semua lapisan. Di Kemdikbud ada, di Kemsos ada, di Kementan ada, semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk izin-izin, penentuan proyek-proyek, dan sebagainya. Itu semua ada ditingat pelaksana, aparat, dan birokrasi," ungkapnya dalam acara diskusi.
Oleh sebab itu, mantan ketua MK tidak memungkiri banyak masyarakat yang merasa hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Mahfud berkomitmen apabila dipercaya menjadi wakil presiden selanjutnya akan membaiki sistem hukum itu.
"Maka kebijakan ke depan itu pada tataran tengah, para penegak ini. Di atas itu harus dilakukan penegakan, kepastian bagi izin-izin, dan proses-proses mekanisme investasi, dan perekonomian. Itu harus ada kepastian," jelas Mahfud.
