Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Tak Mau Cap Gibran Pengkhianat, Meski Nanti Lari ke Prabowo

PDI Perjuangan tak mau memberikan label pengkhianat kepada Gibran apabila nanti maju sebagai cawapres Prabowo.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan dua buku kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di sela-sela pemanggilannya di kantor DPP PDIP, Selasa (22/5/2023)./Istimewa
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan dua buku kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di sela-sela pemanggilannya di kantor DPP PDIP, Selasa (22/5/2023)./Istimewa

Bisnis.com, SOLO - Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo tak mau menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai pengkhianat meski nanti bergabung dengan Prabowo Subianto.

“Ya enggak. Oh kalau di sana, saya tidak pernah bicara pengkhianatan. Karena punya hak,” ujar Rudy Senin (16/10/2023), dikutip dari Solopos.

Namun apabila itu benar terjadi, maka Gibran akan keluar dari PDIP secara otomatis. Sehingga langkah pemecatan tak perlu dilakukan oleh partai.

Kemudian Rudy juga mencontohkan apabila Gibran keluar dari PDIP, lalu kembali bergabung dengan PDIP maka hal itu juga tidak masalah.

“Oh enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu. Mbak Yuni lah [Bupati Sragen] dulu jadi Bupati dicalonkan Gerindra dan PKS. Yang kedua dicalonkan PDIP, kan bisa. Bisa kembali ke PDIP. Kan PDIP partai terbuka, bukan partai pendendam dan tertutup,”

Rudy pun meminta semua pihak, terutama kader PDIP, untuk menghormati putusan MK dan tidak memiliki pikiran negatif.

“Keputusan apa pun, yang namanya keputusan hukum, kader-kader PDIP wajib menghormati dan menghargai. Jadi tidak perlu berpikir yang macam-macam ya,”

Gibran dipanggil PDIP

DI sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) akan memanggil kadernya Gibran Rakabuming Raka untuk hadir di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2023).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sudah menghubungi Gibran secara langsung. Di mana pertemuan besok dilakukan untuk 'tukar pikiran'.

"Saya komunikasi, 'Mas Gibran hari Rabu sekiranya ada di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol di kantor partai biar kita bisa kita tukar pikiran terkait tentang berbagai aspek'," ungkap Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar, Jakarta Pusat, Senin malam.

Dia mengaku pemanggilan ini tidak spesifik terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah di bawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper