Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menganalogikan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan bak cinta segitiga, dihadapkan oleh kerumitan antara aspirasi, anggaran, hingga aturan yang ada.
Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR, DPR & DPD 2025, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan menuturkan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri. Sebab, kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.
“Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan,” ujarnya.
Meski demikian, Puan meyakini dengan masalah serumit apapun, pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dapat menyelesaikannya dengan baik. Meskipun, harus dihadapkan oleh rasa sakit.
“Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” tambahnya.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Puan menegaskan pasalnya kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.
Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
Dirinya memandang, bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Di mana kekuasaan menjadi alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan segala sumber daya yang dimiliki,mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.
Puan pun mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilan menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Misalnya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampak, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, serta berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.
