Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin memanaskan isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Presiden ke-7 dan presiden ke-6 itu bertemu di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) sore. Pertemuan itu terbilang langka. Tercatat, terakhir SBY menemui Jokowi secara empat mata pada 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Setelah itu, Jokowi dan SBY berseberangan jalan pada pemerintahan ini. Demokrat telah mengambil sikap untuk jadi oposisi Presiden Jokowi. Mereka kerap mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan sekarang.
Menariknya, SBY dan Jokowi kembali bertemu tak lama usai Demokrat resmi mendeklarasikan dukungan atas pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sudah jadi rahasia umum, Prabowo merupakan salah satu calon presiden yang kerap diendors Jokowi.
Apalagi, belakangan berhembus isu reshuffle. Setidaknya, ada dua menteri Jokowi yang tersangkut masalah. Pertama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang santer dikabarkan akan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.
Kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang namanya beberapa kali disebut oleh saksi di kasus korupsi BTS Kemkominfo.
Baca Juga
Hasilnya, pertemuan SBY dengan Jokowi seakan melempar minyak ke dalam api: wacana reshuffle semakin memanas, Demokrat diisukan akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
Meski demikian, baik Demokrat maupun Istana belum mau mengomentari isu tersebut. Bahkan, pihak Demokrat menyatakan tidak akan ada pernyataan resmi terkait pertemuan SBY dan Jokowi. Jika ada politisi Demokrat yang mengomentari terkait pertemuan itu maka tidak mewakili partai.
Sementara itu, partai politik pendukung Jokowi lainnya punya pendapat berbeda-beda soal menguatnya isu reshuffle usai pertemuan SBY-Jokowi. PDI Perjuangan (PDIP) misalnya, menyambut baik silaturahmi yang dilakukan dua tokoh itu.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik spekulasi bahwa pertemuan tersebut menjadi sarana Jokowi mengajak Demokrat untuk bergabung dalam kabinet.
"Ya [reshuffle] itu keputusan dari Presiden, tetapi ini kan Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari. Sehingga konstelasi politik yang sudah dilakukan dengan penggabungan atau kerja sama partai-partai politik dalam mengusung capres dan cawapres itulah yang harus dikedepankan," katanya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Sementara itu, Partai Gerindra menyerahkan ke Jokowi soal kemungkinan Partai Demokrat merapat ke Kabinet Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak ada mencampuri soal wacana reshuffle.
"Saya belum dengar, saya belum mendapat informasi tentang hal itu [reshuffle]. Tapi reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden berhak melakukan evaluasi kepada para pembantunya," jelas Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini tidak akan ada lagi reshuffle Kabinet Indonesia Maju meski SBY dan Jokowi bertemu. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awie menyambut baik pertemuan antara dua tokoh itu.
Meski demikian, lanjutnya, isu reshuffle pasca pertemuan itu hanya anggapan liar masyarakat. Awiek menjelaskan, jarang sekali reshuffle jelang satu tahun masa pemerintahan berakhir, baik di era Jokowi maupun era SBY.
"Ini kabinet tinggal satu tahun lebih sedikit, kok rasa-rasanya kecil kemungkinan ada reshuffle," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2023).
