Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa partai politik (parpol) mengenalkan mitigasi konflik pemilu untuk mencegah perpecahan dalam menyongsong Pilpres 2024.
Salah satu hal yang paling diantisipasi adalah penggunaan politik identitas yang memanfaatkan ikatan primordial untuk mengisolasi antara satu elemen masyarakat dengan yang lain.
“PDI Perjuangan [PDIP] memandang bahwa politik identitas muncul dalam situasi kontestasi pemilu yang belum mengedepankan kesadaran terhadap pentingnya rekam jejak, visi-misi, serta agenda strategis yang melekat dengan jati diri pemimpin,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat, Rabu (13/9/2023).
Dia beranggapan bahwa demokrasi Indonesia tak akan pernah maju apabila politik identitas terus dikedepankan, sehingga pihaknya menyiapkan mitigasi konflik untuk menghadapi hal ini.
“Kita kuatkan pelembagaan partai dan disiplin aktor politik. Apabila ada pelanggaran disiplin, saksi sosial bisa turun dari civil society dan kelompok pro-demokrasi,” lanjutnya.
Beberapa langkah lain, di antaranya penegakan hukum dan budaya tertib hukum, pelaksanaan azas pemilu, netralitas aparatur negara, hingga etika jurnalistik dalam pers yang sehat.
Hal senada diungkapkan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Menurutnya, polarisasi masyarakat akibat politik identitas telah berdampak negatif pada stabilitas suatu negara, tak terkecuali Indonesia
“Mitigasi konflik pemilu harus dilakukan dari sisi penyelenggara, peserta, hingga penegak hukum,” katanya.
Penyelenggara dan penegak hukum, menurut Habib, mesti independen dan tidak partisan. Kemudian, peserta harus berkomitmen dalam politik santun dan menghindari ujaran kebencian.
Pihaknya juga menjelaskan tentang konsep no head-to-head, kondisi untuk menghindari adanya 2 paslon dalam Pilpres karena lebih rentan dalam membangun polarisasi.
Tak jauh berbeda, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mendukung gagasan mitigasi konflik. Menurutnya, Gerindra berkomitmen dalam menjaga kondusivitas menjelang Pilpres 2024.
“Hal ini tercermin sejak berakhirnya proses Pilpres 2019, di mana Pak Prabowo mengambil langkah penting bersama Pak Jokowi untuk kemudian menjaga persatuan,” katanya dalam paparan.
Bagi Gerindra, poin-poin penting dalam mencegah konflik ini adalah secara terbuka menerima hasil pemilu, bergabung untuk mendukung pemerintahan, menyampaikan pesan persatuan kepada masyarakat, serta menghindari retorika yang memicu polarisasi di antara masyarakat.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Muchamad Ali Safaat mengamini bahwa negara perlu mengelola keragaman dalam masyarakatnya agar mencapai demokrasi yang berjalan dengan baik.
Maka dari itu, partai politik berperan penting dalam menghentikan penggunaan politik identitas, supaya tak terjadi perpecahan masyarakat dalam momentum Pilpres 2024.
“Kalau tadi semua parpol sudah berkomitmen, tentu saja kita berharap penggunaan politik identitas yang memecah belah persatuan bangsa dapat kita hindari bersama,” tutupnya.
