Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara terkait konflik di Pulau Rempang. Bentrokan yang terjadi antara warga dan aparat TNI-Polri dipicu permasalahan lahan proyek Rempang Eco City di Batam.
Jokowi mengaku menelepon Kapolri Listyo Sigit pada tengah malam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Tengah malem saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, diberikan ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang haru diselesaikan,” ujarnya dalam Main Event: Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) - Infrastructure Forum di Kasablanka Hall, Rabu (13/9/2023).
Untuk itu, Presiden menekankan bila ada suatu urusan yang tidak mampu diselesaikan di tingkat bawah, segera melaporkan ke direktorat terkait atau menteri terkait.
“Masa urusan kayak begitu sampai presiden [turun tangan]?” tambahnya.
Jokowi menilai bahwa ada penyampaian yang kurang baik atau miskomunikasi sehingga menimbulkan bentrokan besar yang terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan type 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi dalam kesempatan berbeda.
Sebagaimana Bisnis beritakan sebelumnya, bagi warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.
Sebagai gamabran, bila dalam satu keluarga terdiri dari 2 orang, maka uang makan dikali dua orang menjadi Rp2,4 juta dan ditambah uang sewa hunian sebesar Rp1,2 juta sehingga total Rp3,6 juta.
