Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menghasilkan deklarasi konsensus pada pertemuan puncak, Sabtu (9/9/2023).
Deklarasi KTT G20 menuai kontroversi karena di dalam naskah deklarasi yang dihasilkan tidak menyebut nama Rusia secara spesifik.
Meski begitu, para pemimpin negara G20 tetap membuat keputusan dengan menyerukan agar semua negara di dunia tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri menggunakan kekuatan untuk mencari akuisisi teritorial.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengumumkan bahwa deklarasi telah dihasilkan pada hari pertama KTT G20 di India.
"Di balik kerja keras semua tim, kami sudah menerima konsensus mengenai Deklarasi KTT Pemimpin G20. Saya mengumumkan pengadopsian deklarasi ini," kata Modi di depan Presiden AS Joe Biden dan kepala negara dari seluruh dunia.
Konsensus yang dihasilkan tersebut mendapatkan kecaman dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.
Baca Juga
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut deklarasi tersebut tidak bisa dibanggakan, dan menyatakan kehadiran Ukraina akan membuat peserta yang hadir akan memahami lebih baik situasi tersebut.
Meski kecewa dengan naskah tersebut, dia tetap berterima kasih kepada sekutu Ukraina karena telah memajukan posisi Ukraina dalam deklarasi KTT G20 tersebut.
Berikut hasil KTT G20 mengenai situasi di Ukraina:
1. Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia.
2. Mengenai perang di Ukraina, sambil mengingat kembali diskusi (KTT G20) di Bali, kami menegaskan kembali posisi nasional kami dan resolusi yang diadopsi di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. menggarisbawahi bahwa semua negara harus bertindak dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB secara keseluruhan.
Sejalan dengan Piagam PBB, semua negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan untuk mencari akuisisi teritorial yang bertentangan dengan integritas teritorial dan kedaulatan atau kemerdekaan politik negara mana pun. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima.
3. Menegaskan kembali bahwa G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional, dan mengakui bahwa meskipun G20 bukanlah platform untuk menyelesaikan masalah geopolitik dan keamanan, kami mengakui bahwa masalah-masalah ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi ekonomi global.
4. Kami menyoroti penderitaan manusia dan dampak tambahan negatif dari perang di Ukraina sehubungan dengan ketahanan pangan dan energi global, rantai pasokan, stabilitas makro-keuangan, inflasi dan pertumbuhan, yang telah memperumit lingkungan kebijakan bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang masih dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19 dan gangguan ekonomi yang telah menggagalkan kemajuan menuju SDG (Sustainable Development Goals). Terdapat berbagai pandangan dan penilaian yang berbeda terhadap situasi ini.
5. Kami menghargai upaya Turki dan Perjanjian Istanbul yang ditengahi oleh PBB yang terdiri dari Nota Kesepahaman antara Federasi Rusia dan Sekretariat PBB tentang mempromosikan produk makanan dan pupuk Rusia ke pasar dunia dan inisiatif tentang pengangkutan biji-bijian dan bahan makanan yang aman dari pelabuhan Ukraina (Inisiatif Laut Hitam).
Menyerukan pelaksanaannya secara penuh, tepat waktu, dan efektif untuk memastikan pengiriman biji-bijian, bahan makanan, dan pupuk, input yang cepat dan tanpa hambatan dari Federasi Rusia dan Ukraina. Hal ini diperlukan untuk memenuhi permintaan di negara-negara berkembang dan negara-negara yang kurang berkembang, terutama di Afrika.
6. Dalam konteks ini, dengan menekankan pentingnya mempertahankan ketahanan pangan dan energi, kami menyerukan penghentian penghancuran militer atau serangan lain terhadap infrastruktur terkait.
Kami juga menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang dampak buruk konflik terhadap keamanan warga sipil sehingga memperburuk kerentanan dan kerawanan sosial-ekonomi yang sudah ada dan menghalangi respons kemanusiaan yang efektif.
7. Kami menyerukan kepada semua negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan teritorial, hukum humaniter internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Penyelesaian konflik secara damai, dan upaya untuk mengatasi krisis serta diplomasi dan dialog sangat penting.
Kami akan bersatu dalam upaya kami untuk mengatasi dampak buruk perang terhadap ekonomi global dan menyambut baik semua inisiatif yang relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian yang komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina yang akan menjunjung tinggi semua tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB untuk memajukan hubungan yang damai, bersahabat, dan bertetangga yang baik di antara bangsa-bangsa dengan semangat "Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan".
8. Era sekarang tidak boleh ada perang.
