Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih setia ke barisan koalisi pendukung pencapresannya.
Ganjar mengakui belakangan muncul wacana pembentukan poros koalisi baru antara PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Wacana itu berkembang usai Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno menyatakan akan mengajak PKS dan Demokrat jalin kerja sama politik bersama.
"Itu wacana yang dikembangkan. Tentu sampai hari ini PPP masih bersama PDI Perjuangan," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).
Dia pun tak ingin menanggapi lebih lanjut soal wacana tersebut. Ganjar menegaskan, hingga kini PPP masih jalin kerja sama dengan PDIP, Hanura, dan Perindo untuk dukung pencapresannya.
"Sampai hari ini tidak ada cerita itu [PPP menarik dukungan atas pencapresannya]," jelas Ganjar.
Sebelumnya, Sandiaga Uno menyatakan akan berusaha mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk bekerja sama di Pilpres 2024.
Baca Juga
Sandi mengakui, saat ini PKS dan Demokrat sudah punya koalisi sendiri untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sementara PPP bersama PDIP, Hanura, dan Perindo mengusung pencapresan Ganjar Pranowo.
Meski demikian, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan tetap berusaha untuk mengajak PKS dan Demokrat bekerja sama.
"Komunikasi kalau di level partai dilakukan semuanya oleh Plt Ketum [Muhamad Mardiono], tapi saya akan mengusulkan seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus mampu untuk bisa mengajak berjuang bersama dalam dinamika politik yang terjadi," jelas Sandi di Aula Masjid At-Taqwa, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).
Dia menggarisbawahi PPP masih jalin kerja sama politik dengan PDIP. Oleh sebab itu, ajakan kerja sama dengan PKS dan Demokrat masih dalam rangka untuk perluasan dukungan ke pencapresan Ganjar.
Lebih lanjut, Sandi menjelaskan jika memang ada pembicaraan skenario pembentukan poros koalisi PPP-PKS-Demokrat maka sebaiknya tidak dibicarakan ke publik terlebih dahulu. Apalagi, lanjutnya, yang berwenang membicarakan itu merupakan pimpinan tertinggi partai.
"Jadi kalau ada pembicaraan itu channel-nya [salurannya] ada di ketua umum [Muhamad Mardiono]. Seperti yang saya sampaikan, nanti ketua umum yang akan mempertimbangkan karena itu bukan domain daripada Bappilu," ungkap Sandi.
