Bisnis.com, JAKARTA – Partai oposisi utama Afrika Selatan, Aliansi Demokratik, meminta pengadilan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika tiba di Afrika Selatan untuk menghadiri pertemuan puncak organisasi kerja sama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).
Pertemuan BRICS akan berlangsung pada Agustus 2023 di Afrika Selatan. Namun, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak BRICS, karena Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin.
Sebagai negara yang turut menandatangani perjanjian ICC, Afrika Selatan harus menahan tersangka di wilayahnya, tetapi Ramaphosa memperingatkan bahwa Rusia akan melihat ini sebagai deklarasi perang.
Komisi Penyelidikan PBB untuk Ukraina mengatakan pihak berwenang Rusia membawa 16.221 anak dari Ukraina ke Rusia. Hal ini disebut deportasi ini karena melanggar hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang.
PBB juga mengatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina bertanggung jawab atas pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan yang meluas, antara lain: pada Maret 2022: Pasukan Rusia melakukan serangan udara di sebuah teater di Mariupol yang menampung anak-anak, dan menyerang sebuah rumah sakit di kota.
Kemudian, April 2022: mayat 400 warga sipil ditemukan di Bucha dekat Kyiv. Selanjutnya, pada September 2022: 450 mayat - kebanyakan warga sipil - ditemukan di Izium di wilayah Kharkiv
Baca Juga
Ukraina juga menuduh pasukan Rusia melakukan lebih dari 400 kejahatan perang di wilayah Kherson antara Maret dan November 2022.
Selain itu, PBB mengatakan Rusia harus bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan bendungan.
Rusia membantah semua tuduhan kejahatan perang atau menargetkan warga sipil.
Digantikan Menlu
Putin dijadwalkan mengunjungi Afrika Selatan pada bulan Agustus untuk menghadiri konferensi negara-negara BRICS.
Partai oposisi utama Afrika Selatan, Aliansi Demokratik, meminta pengadilan untuk memerintahkan menangkap Putin jika tiba di Afrika Selatan. Namun, dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Presiden Ramaphosa mengatakan hal ini tidak boleh terjadi.
"Rusia telah menjelaskan bahwa menangkap presiden yang sedang menjabat akan menjadi deklarasi perang," pungkasnya.
Belakangan, dia dan Putin setuju bahwa Putin tidak datang. Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan hadir sebagai gantinya.
Afrika Selatan telah mengabaikan ICC sebelumnya. Pada 2015, Ramaphosa menolak untuk menangkap Presiden Sudan saat itu, Omar al-Bashir, dan membiarkannya terbang dari pangkalan udara Afrika Selatan.
ICC telah menuduh Omar al-Bashir melakukan genosida dan kejahatan perang sehubungan dengan konflik di wilayah Darfur.
Bisakah ICC mengadili Putin?
ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap para pemimpin politik karena melancarkan perang agresif jika terjadi invasi yang tidak dapat dibenarkan atau konflik yang tidak dilakukan untuk membela diri.
Mereka telah menyelidiki potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina yang dilakukan sejak tahun 2013, sebelum Rusia mencaplok Krimea secara ilegal.
Pada Maret 2023, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin dan Komisaris Rusia untuk Hak Anak, Maria Lvova-Belova. Namun, Rusia bukan negara yang menandatangani perjanjian ICC jadi sangat tidak mungkin untuk mengekstradisi Putin atau Lvova-Belova.
Presiden Putin tidak diharapkan melakukan perjalanan ke negara mana pun yang mungkin bisa menangkapnya.
