Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan kementeriannya mengajukan anggaran Rp412,3 miliar untuk tahun 2024.
Anggaran tersebut diketahui naik sekitar Rp92 miliar dari anggaran Kemenkopolhukam tahun 2023 yang hanya sekitar Rp320 miliar.
“Total kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam pada 2024 menjadi Rp412,3 miliar. Besar harapan kami atas dukungan dari pimpinan banggar dan para anggota banggar atas rincian anggaran tadi,” kata Mahfud saat rapar kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6/2023).
Mahfud mengatakan bahwa penambahan itu dilakukan untuk menekan kerugian negara. Ada beberapa hal seperti penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang saat ini ditangani Kemenkopolhukam.
Kemudian, anggaran tersebut nantinya digunakan juga untuk mengatas permasalahn seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“BLBI di luar tugas kami tapi muncul kasusnya, kita yang harus ambil. Kemudian TPPU dan TPPO,” ucapnya.
Baca Juga
Selain itu, Mahfud juga menuturkan penambahan anggaran ini dilakukan untuk antisipasi jika nanti ada kerusuhan.
Mahfud menganalogikan mengapa pihaknya mengalokasikan dana untuk kerusahan, sebab jika dibiarkan kerusuhan tersebut bisa membuat kerugian yang besar.
“misalnya untuk kerusuhan,kita gak bisa kirim tim karena uangnya gak ada. Padahal kalau tidak ditangani, hanya butuh Rp5 miliar, kalau gak ditangani untuk rehabilitasi bisa ratusan miliar dan itu banyak terjadi,” ujar Mahfud.
